PEKANBARU, GORIAU.COM - Mantan Kadisdukcapil Indragiri Hulu (Inhu) Zulkifli Sulaiman dinyatakan majelis hakim terbukti bersalah dalam dugaan korupsi proyek KTP SIAK Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) Tahun 2011. Pada persidangan pembacaan putusan Kamis malam (10/10/2013) di Pengadila Tipikor Pekanbaru, terdakwa dijatuhi vonis 2 tahun 6 bulan penjara.

''Atas perbuatan terdakwa yang terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Pasal 64 Undang Undang No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Divonis hukuman penjara selam 2 tahun 6 bulan penjara, serta denda sebesar Rp 50 juta atau subsider selama 6 bulan,'' cetus Ketua Majelis Hakim Masrizal, SH MH di Pengadilan Tipikor Pekanbaru Kamis (10/10/2013).

Sementara itu dengan berkas terpisah (split). Terdakwa Hardani, Direktur Utama CV Kopral, selaku kontraktor pelaksana juga dijatuhi hukuman lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hardani divonis selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider 4 bulan karena terdakwa juga terbukti melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, junto Pasal 64 Undang Undang No 31 Tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Usai majelis hakim membacakan putusannya, majelis memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa untuk menanggapi apakah menerima putusan, menyatakan banding, atau pikir-pikir selama 7 hari. Terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Seperti diketahui, kasus korupsi pembangunan tower Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) ini bermula pada tahun 2011 lalu.

Dimana sebagai penunjang kegiatan operasional pelaksaan pengurusan KTP Siak Online. Pemkab Inhu menganggarkan dana dari APBD Inhu, untuk pengerjaan pembangunan tower, sebagai pengembangan dan pengoperasian KTP SIAK, dengan anggaran senilai Rp 767.898.000.

Sesuai kontrak, dana tersebut digunakan untuk belanja modal pengadaan tower dan komputer untuk 4 kecamatan.

Kemudian pada APBD Perubahan tahun 2011, kembali dianggarkan kegiatan serupa untuk 4 kecamatan berbeda dengan anggaran senilai Rp 796.556.000.

Namun pada pelaksanaannya, beberapa item pekerjaan dan pembelian alat yang sudah dianggarkan ternyata tidak dilaksanakan oleh pihak kontraktor pelaksana selaku pemenang tender kegiaatan yaitu CV Kopral.

Padahal dalam laporannya alat-alat tersebut sudah dibeli dan dipasang di delapan kecamatan. Begitu juga bagi panitia pelaksana kegiatan yang penerima barang. Mereka hanya tinggal tanda tangan atas perintah terdakwa Zalkifli Sulaiman.

Perbuatan terdakwa Zulkifli Sulaiman dan terdakwa Hamdani selaku kontraktor pelaksanan. Negara dirugikan sebesar Rp 963 juta lebih.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rengat, Inhu, Zulfikar SH, Adani SH sebelumnya menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Khusus kepada terdakwa Hardani dtuntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 963 juta. ***