SIAK SRI INDRAPURA - Kegiatan Business Development Service (BDS) yang ditaja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci pertama kali di kabupaten Siak, suatu rencama strategis untuk memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak daerah.

Sekda Siak, Tengku Said Hamzah dalam kegiatan tersebut menyampaikan mayoritas pelaku sektor informal adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM memiliki peranan yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia saat ini.

"Karena saat ini UMKM belum memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pajak, maka acara ini sangat ditepat dilakukan. Selain itu juga perlu pelatihan dan bimbingan terkait perpajakan dalam program pembinaan UMKM ini," kata Sekda kepada GoRiau.com, Rabu (11/12/2019) di gedung Tengku Mahratu Kota Siak.

Ditegaskan Sekda, Pemerintah Kabupaten Siak, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menyambut baik program BDS ini karena dinilai memberikan manfaat positif bagi usaha memajukan UMKM.

"Kita berharap program DBS ini dapat membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan skala usaha dari pelaku usaha dari skala mikro menjadi kecil, maupun yang kecil meningkat menjadi menengah, hingga membantu memperluas akses permodalan UMKM,” ungkap mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah itu.

Kedepannya, kata Said Hamzah, program ini tidak hanya menyentuh UMKM yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit saja, namun juga menyentuh UMKM dengan bidang usaha lainnya, misalnya di Kabupaten Siak yang sedang giat-giatnya memajukan pariwisata.

"Kita juga memerlukan peran UMKM dibidang ekonomi kreatif yang maju dan mampu bersaing. Karena tanpa ekonomi kreatif, multiflier effect dari pariwisata yang kita harapkan sulit untuk diwujudkan,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama juga, Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wilayah Riau Edward Hamonangan Sianipar mengatakan, program Business Development Services atau pengembangan bisnis bersama, kehadirannya untuk mendorong serta menyiapkan dalam bentuk bantuan bagi para petani Sawit yang akan di selenggarakan di 2020.

Karena berdasarkan data yang diterimanya dari Bank Indonesia perwakilan Provinsi Riau, untuk perkebunan penambahan jumlah nasabah mencapai lebih 100 ribu orang.

"Penambahan jumlah nasabah ini disiapkan untuk menampung dana program replanting yang akan di siapkan BPDPKS, melalui proposal yang diajukan oleh kelompok tani. Sesuai aturannya, dana tersebut akan langsung di transfer kerekening bapak dan ibu,"ungkapnya.

Ia juga berharap setelah pemerintah pusat mengucurkan dana tersebut pihaknya akan melakukan sinergi dengan pemerintah daerah, dengan mengembangkan pola untuk penyuluh pembinaan agar kwalitas perkebunan kelapa sawit akan semakin baik. ***