PEKANBARU, GORIAU.COM - Kian meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Laut Cina Selatan, yang disebut-sebut menyeret pulau terdepan Indonesia, yakni Natuna, menjadi perhatian serius semua kalangan. Jika konflik tersebut dapat memicu peperangan, NKRI harus siap, baik dari sisi diplomatik, maupun dari segi kekuatan tempur.

Termasuk salahsatunya, garda terdepan keamanan Indonesia yang dipikul TNI dengan tiga Matra-nya, yakni darat, laut dan udara. Dengan kekuatan yang ada sekarang ini, negara asing perlu pikir-pikir ulang untuk tidak main-main dengan NKRI, apalagi mengklaim salahsatu pulau penting, yakni Natuna.

"Salahsatu yang jadi perhatian adalah China. Jika nanti Indonesia dilibatkan dalam konflik ini, kita tidak boleh tinggal diam. Walau memang negara ini (China) tampil sebagai kekuatan baru, namun Indonesia punya TNI, baik darat, laut dan udara yang siap mengamantan teritori," sebut Pengamat Hukum Internasional, sekaligus dosen UIR, S Parman.

Kepada GoRiau.com, ia melanjutkan, isu klasik di Laut China Selatan ini sudah berlangsung lama. ditambah lagi kawasan itu jadi jalur penting arus lalu lintas laut, termasuk Natuna, Anambas dan sebagainya, yang dilewati ratusan ribu kapal setiap tahunnya. "Ini jalur vital yang suatu saat akan diperebutkan negara-negara lain. Sebab itu TNI sejak dini harus siaga," pertegasnya.

Menyambung ini, S Parman melihat kalau sekarang, masih banyak kawasan yang bolong-bolong pengamanannya, khususnya wilayah perairan. "Seharusnya jauh-jauh hari (sebelum konflik) disana sudah dibentuk komando dan satuan tempur, supaya pihak luar jangan main-main dengan NKRI. Jangan pas ada isu klaim, kita baru siap-siap," tegas dia.

"Bahkan bila perlu pusat memberikan anggaran khusus bagi daerah itu, untuk mengantisipasi kelemahan pertahanan kita di laut. Ini sangat penting dilakukan. Ditambah secara histori, Natuna memiliki banyak kisah dengan Indonesia," urainya.

Saat ditanya tentang potensi perang yang dimungkinkan dapat terjadi, dia mengatakan, bahwa Indonesia siap menghadapi hal tersebut. Hanya saja, agar ini tidak terjadi, Indonesia tentu punya cara redam, seperti menempuh jalur diplomatik antar negara. "Ada tindakan diplomatik dan sebagainya, itu bisa diterapkan," singkatnya. ***