JAKARTA – Gelombang kritik mengarah pada Kementerian Kehutanan setelah bencana banjir bandang di Sumatra menyoroti kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menilai penjelasan pemerintah tidak komprehensif karena hanya menyoroti pembalakan liar tanpa mengungkap peran besar tambang ilegal.

Dalam rapat Komisi IV DPR, Alex meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk membuka data kerusakan yang lebih luas. Ia menyebut tambang ilegal yang tersebar di sepanjang aliran sungai justru menjadi faktor dominan dalam menghancurkan kawasan hutan.

"Pembalakan liar itu secuil, Pak. Bapak tidak paparkan data tambang ilegal yang menghancurkan hutan sedemikian parahnya. Ayo dong, buka," tegasnya, Jumat (5/12/2025).

Alex menggarisbawahi bahwa tambang-tambang tersebut beroperasi tanpa izin dan kerap berada di kawasan lindung. Aktivitas ini menurutnya tidak hanya merusak struktur tanah, tetapi juga mempercepat kerusakan DAS, yang menjadi salah satu pemicu banjir bandang Sumatra.

"Itu di sepanjang aliran sungai semuanya tambang ilegal. Enggak bakal punya izin kok. Dan itu kawasan hutan," ujarnya.

Ia mengaitkan kerusakan itu dengan data yang dipaparkan Kemenhut mengenai kondisi DAS. Kerusakan parah di hulu sungai membuat limpasan air hujan tidak lagi terbendung, sehingga bencana banjir bandang meningkat dalam skala yang luar biasa.

"Maka jangan heran kalau banjir bandang ini luar biasa," tambahnya.

Sebagai politisi PDIP, Alex menilai bencana ini merupakan bukti adanya pembiaran yang berlangsung lama terhadap aktivitas tambang ilegal dan praktik penambakan liar.

"Apa upaya pemulihannya? Saya pastikan sampai sekarang belum. Ini yang disampaikan baru cuma soal pembabatan hutan," pungkasnya.

Kritik ini menambah tekanan terhadap pemerintah untuk membuka data kerusakan hutan secara lebih transparan serta mempercepat langkah pemulihan lingkungan, terutama di wilayah-wilayah rawan bencana di Sumatra. ***