JAKARTA - Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Propinsi Riau, Nursal Tanjung mengatakan, data yang disampaikan Jikalahari tidak berpijak kepada aturan yang ada dan tidak memiliki solusi yang nyata.

Hal tersebut diungkapkan Nursal menanggapi pernyataan Jikalahari tentang darurat ekologis yang terjadi di Riau kepada wartawan, Jumat (8/12/2017) kemarin, di Jakarta.

"Kalau kita sportif, mari kita mengacu kepada ketentuan yang ada, data yang disampaikan Jikalahari itu terlampau mengada-ada, bahkan saya lihat lebih banyak bersifat pembunuhan karakter dan pembohongan publik," kata Nursal.

Nursal juga menghimbau, agar semua pihak melihat dengan cermat persoalan tersebut dengan lebih mengedepankan kepentingan orang banyak, pembangunan berkelanjutan, yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila. Dan perlu diingat, bahwa negara melindungi dan memberikan kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia.

Ads
"Dalam konteks negara, manusia sebagai subyek utama yang harus diutamakan, kalau menyangkut lingkungan itu manusianya yang menjaga dengan teknologi yang ada, jadi jangan kita bicara tentang kebakaran hutan, lalu pembangunan dihentikan, lalu kita mencari kambing hitam bahwa itu dilakukan oleh perusahaan," ujarnya.

Ketua Serikat Pekerja Bidang Kehutanan, Adlin juga menepis tudingan Jikalahari yang sarat mengandung kebohongan publik. Adlin mengatakan, selama 2016-2017 pemerintah sangat komit menegakkan hukum mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sehingga bisa dikatakan asap tidak terjadi lagi di Riau.

Sebagai data pembanding, data Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Karhutla Riau sepanjang 2017, luas kebakaran di Riau total hanya 1.370 hektar

"Ini kebohongan yang disampaikan Jikalahari dan beberapa LSM lainnya terkait karhutla di Riau, apalagi menyebutkan kebakarannya bersumber di lahan RAPP, berarti tahun 2017 ini, 93% lahan terbakar di Riau itu berada di konsesi RAPP, ini menjadi pertanyaan besar, ada apa? kalau mau jujur, itu lahan di Taman Nasional Teso Nilo, Kerumutan juga terbakar tahun 2017 ini, artinya itu tidak valid," ujar Adlin.

Adlin juga membantah tudingan Jikalahari dan Walhi tentang tidak adanya dampak ekonomi bagi masyarakat Riau dengan kehadiran RAPP, terutama di Kabupaten Pelalawan.

"Mereka tidak paham situasi di lapangan, jikalahari itu harus tahu seperti apa kabupaten Pelalawan sebelumnya dan seperti apa perkembangan kabupaten Pelalawan sekarang ini, berapa PAD nya dan bagaimana dampak ekonomi yang terjadi sejak hadirnya RAPP di Kabupaten Pelalawan, ekonomi begitu kuat, pembangunan terus berjalan, jadi apa yang disampaikan adalah kebohongan atau provokasi tanpa solusi," katanya.

Dia juga menyayangkan sejumlah tudingan Jikalahari lainnya yang sangat menyudutkan dan tidak sesuai dengan etika bahasa yang baik. Sebagai contoh, adanya kalimat perlawanan atau pembangkangan dari RAPP, dijelaskan Adlin, tudingan itu sangat tidak tepat dan bias.

"Kita saat ini berupaya mencari kepastian hukum di Indonesia, ini negara hukum dan ini normal dilakukan baik oleh badan usaha maupun individu, jadi ini sangat bias," papar Adlin.

Ketika ditanya soal sisi lingkungan, Adlin juga mengajak agar dipikirkan dampaknya terhadap pekerjanya. Sebab jika peraturan ini dilakukan, maka ratusan ribu pekerja akan kehilangan pekerjaanya, pengangguran akan meningkat, bahkan berujung pada tingkat kriminalitas yang tinggi.

"Ini harus dianalisa dan dievaluasi dampaknya, apa solusinya, ini yang sangat kami sayangkan, jadi silakan langsung ditanyakan kepada masyarakat, apa akibatnya jika penghentian operasional ini terjadi," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Jikalahari menuding kerusakan ekologis yang terjadi di Riau disebabkan oleh RAPP. Wakil Koordinator Jikalahari, Made Ali mengatakan kerusakan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan perusahaan itu kepada negara.

"Jadi buruh jangan hanya memikirkan perutnya saja, pikirkan juga lingkungan," katanya.

Made juga mengklaim tidak ada satupun masyarakat Pelalawan yang merasakan manfaat atau bahkan menjadi kaya karena kehadiran PT RAPP di sana, semua tetap miskin. ***