JAKARTA, GORIAU.COM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad menyebutkan korupsi di Indonesia sudah sangaat kronis, tertutama di bidang sumber daya alam dan energi atau Migas. Hampir sebagian besar pengusaha tambang di Indonesia tidak membayar royalti kepada pemerintah.

''Hampir 50 persen perusahan tambang yang beroperasi di Indonesia sekarang ini tidak membayar royalti ke pemerintah," ungkap Ketua KPK Abraham Samad dalam Dialog Kebangsaan yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Senin (21/10/13).

Pernyataan ini, katanya didasari dengan bukti. Abraham Samad mengaku pernah menanyakan kepada para pengusaha apa alasannya para pengusaha Migas ini enggan membayar royalti.

"Jawabnya cukup mengejutkan, karena uangnya keluar lebih besar daripada royalti. Membayar suap oknum aparatur pemerintah. Asalkan pertambangan mereka diperpanjang dan diperluas," sebutnya.

Menurut Abraham, dengan royalti dari pengusaha Migas ini bisa menghidupi 214 juta masyarakat yang ada di Indonesia. Catatan yang dimiliki KPK, triliunan rupiah bisa diraup dari sebuah blok pertambangan yang ada. Berdasarkan catatan itu, total ada 44 blok migas dan masih ada ratusan lagi yang belum dieksploitasi.

''Ada 44 blok dan harusnya ada royalti Rp 15.000 triliun dan hampir Rp 20.000 triliun. Coba dibagi dengan 241 juta jiwa. Maka kita akan menemukan angka pendapatan terendah adalah Rp 30 juta per bulan. Ini fakta. Negara kita kaya raya tapi rakyatnya miskin,'' terangnya.

Lebih jauh Abraham menyebutkan, jika tidak ada kongkalikong antara pejabat dan pengusaha nakal, tentunya, Indonesia akan menjadi negara yang kaya. Maka atas dasar itu pula dia menyayangkan kekayaan di Indonesia yang hanya dinikmati segelintir orang.

"KPK melihat potensi kekayaan Indonesia sangat besar tapi hanya dinikmati segelintir orang, yaitu penguasa dan pengusaha hitam yang rela rakyatnya miskin di negeri ini. Ini bentuk kehancuran dan perampokan kolonial bentuk baru. Karena itu, praktik kolusi itu harus dihentikan," tegasnya. (han)