PEKANBARU - Provinsi Riau yang kaya raya akan limpahan sumber daya alam (SDA) merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap negara. Akan tetapi, kekayaan alam itu tidak dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakatnya. Ini disebabkan kecilnya dana yang diterima daerah dari pusat.

"Kontribusi Riau terhadap negara sangat besar, terbesar ke pusat selain Kalimantan Timur (Kaltim), Kepulauan Riau (Kepri),dan Papua," ungkap Ketua Komite IV DPD RI, Ajiep Padindang kepada GoRiau.com, Selasa (9/8/2016) di Ruang Kenanga, Kantor Gubernur Riau.

Melalui kunjungan kerja (Kunker) ini, DPD RI ingin mengetahui secara pasti kondisi daerah yang terdampak atas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia pun berharap pemerintah pusat dapat mengecualikan daerah penghasil minyak dan gas (migas) seperti Riau supaya tidak dipangkas Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) nya. Sebab ini dapat menghambat percepatan pembangunan di daerah.

"Kalau bahasa saya, Riau ini digerus pusat. Kekayaan alamnya melimpah, tapi tingkat pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan kemiskinannya masih rendah. Ini yang perlu kita perjuangkan di pusat," ungkapnya.

Menurutnya, selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau kecil dari dana transfer pusat ke daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Padahal Riau salah satu penyumbang uang yang besar ke pusat.

"Kondisi inilah yang akan kita kaji," tutup Ajieb. ***