Ketua DPRD Paparkan Sejumlah Permasalahan di Kabupaten Bengkalis yang Perlu Mendapat Perhatian Serius

BENGKALIS - Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Bengkalis tetang arah dan kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2017 pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 di ruang rapat lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Selasa (22/3/2016).

Menurut Ketua DPRD, ada sejumlah permasalahan umum yang dihadapi Kabupaten Bengkalis yang memerlukan perhatian serius semua pihak, untuk segera ditangani dan diselesaikan agar tidak berdampak negatif terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun permasalahan tersebut secara garis besar masih seperti tahun sebelumnya, antara lain bidang pemerintahan dan keuangan daerah, bidang ekonomi kerakyatan, bidang sumber daya manusia, bidang infrastruktur serta bidang lingkungan hidup dan pendukung.

Dipaparkan Heru, untuk bidang pemerintahan dan keuangan daerah diantaranya, sengketa tapal batas antara masyarakat dengan perusahaan masih terjadi seperti antara PT Sumatera Riang Lestari dengan masyarakat Rupat, dan PT Rokan Rimba Lestari dengan masyarakat Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. Begitu juga konflik antara perusahaan yang ada di Kecamatan Pinggir dan Mandau. Sengketa antara masyarakat desa dengan desa yang lain juga masih saja terjadi serta ganti rugi pembangunan jalan, begitu juga sengketa batas kecamatan dan batas kabupaten.

Kemudian Ketergantungan yang tinggi kepada dana bagi hasil minyak dan gas dan tidak memanfaatkan alokasi dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan kurangnya alokasi dana dari provinsi sehingga daerah menjadi terlena dan tidak menggali potensi pajak - pajak daerah lainnya seperti Pajak Hotel dan Resoran, pajak reklame serta pajak-pajak lainnya.

Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Bengkalis pada Musrenbang Kabupaten Bengkalis 2016

Masih lamanya pengurusan perizinan, dan belum jelasnya batas waktu pengurusan perizinan maupun non perizinan, baik pelayanan publik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun di tingkat kabupaten yang ditandai dengan lemahnya kinerja aparatur dan belum dibuatnya Standar Operasional Prosedur (SOP) , masih adanya pungutan liar, biaya yang tidak transparan dan tidak menggunakan Standar Pelayanan Minimal(SPM) ke depan masyarakat kategori miskin jika berurusan dengan pelayanan publik harus dinomor satukan dan gratis.

Masih rendahnya realisasi pelaksanaan APBD Tahun 2015, masih banyak kegiatan yang belum selesai dikerjakan di akhir tahun 2015 bahkan diberi tambahan waktupun kegiatan masih belum selesai. Hal ini harus diantisipasi baik dari sisi administrasi maupun dari sisi hukum. Antisipasi juga untuk tahun-tahun mendatang yaitu Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) dinilai lamban dalam proses pengumuman lelang. Diharapkan rekomendasi yang diberikan Pansus ULP agar dilaksanakan.

Alokasi Dana Desa, bantuan Desa dari APBN/APBD I dan Inbup, harus lebih transparan, aparat pemerintahan desa agar diberikan bimbingan tekhnis mengenai penggunaan dana tersebut. Hasil reses yang sudah diparipurnakan belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Bantuan sosial untuk sekolah agama negeri maupun swasta, mesjid dan musala harus tetap diberikan, daerah daerah lain tetap memberikan bantuan ini.

Keberpihakan terhadap pendidikan berbasis budaya melayu agar bisa mengejar Visi Riau 2020. Pemberian pelatihan terhadap pelaku dan peminat Budya Melayu dan permainan rakyat sebagai salah satu daya tarik wisata dan sekaligus pelestarian Budaya Melayu.

Selanjutnya di bidang ekonomi kerakyatan, papar politisi PAN ini, update data penerima beras miskin harus dilakukan, beras yang ada tidak sesuai dengan jumlah masyarakat penerima, akibatnya masyarakat menerima tidak sesuai jatah.

Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menyalami Anggota DPRD Bengkalis yang hadir pada Musrenbang Kabupaten Bengkalis 2016.

Harga komoditas karet makin menurun, harus ada campur tangan pemerintah untuk mengatasi hal ini tidak hanya berdiam diri saja. Harga Karet masih belum beranjak dari Rp. 5.000,- bahkan kurang dari itu, terutama pada peningkatan produksi.

Minat masyrakat terhadap pertanian khususnya padi makin berkurang harus ada terobosan dan berikan bantuan kepada petani, baik bimbingan dan penyuluhan maupun sarana dan prasarana. Untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sudah didirikan harus segera dioptimalkan dengan pengawasan dan bimbingan yang komprehensip. Pendataan secara akurat jumlah masyarakat miskin dan dibuat Peraturan Daerah yang mengatur untuk itu agar ada standarisasi dari masyarakat miskin di Kabupaten Bengkalis serta rehabilitasi dan penambahan kebun-kebun rakyat

Untuk bidang sumber daya manusia, menurut Heru masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang berkualitas, khususnya SDM PNS, pengiriman PNS dengan status tugas belajar sepi peminat, PNS yang berpendidikan S2/S3 masih sangat sedikit, harus dicari terobosan baru agar PNS mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebihh tinggi baik ke dalam dan luar negeri, Peraturan Bupati yang mengekang PNS untuk tugas belajar harus dievaluasi kembali.

Kemudian tenaga pendidik saat ini perlu ditingkatkan kemampuannya. Disamping itu sebarannya belum merata, masih ditemukan sekolah-sekolah yang sangat kekurangan guru, disisi lain ada sekolah yang kelebihan guru khususnya perkotaan, rencana mutasi guru agar merata sampai ke pelosok sampai saat ini belum terealisasi. Demikian juga distribusi tenaga Dokter dan medis harus sesegera mungkin dilaksanakan sampai ke desa, disamping persoalan masih kurangnya tenaga kesehatan (medis dan paramedis)

Selanjutnya pelayanan kesehatan di RSUD harus ditingkatkan terus, prasaranan dan sarana yang ada di RSUD yang rusak agar diganti atau diperbaiki. Ruang inap kelas III untuk masyarakat biasa sangat memperihatinkan. Ini catatan untuk RSUD yang tahun ini sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Peningkatan pemberian bea siswa kepada seluruh mahasiswa asal Kabupaten Bengkalis dengan 3 (tiga) kategori, pertama mahasiswa yang akan tamat, kedua mahasiswa berprestasi ketiga mahasiswa dari masyarakat miskin.

Heru juga menyoroti Belum terlihat keseriusan dalam pengurusan pendirian perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bengkalis, sekaligus dalam usaha mewujudkan kota pendidikan. Team Work antar SKPD belum kompak dalam menghadapi pekerjaan maupun tuntutan Hukum dan LSM.

Bupati Bengkalis, Amril Mukminin menyalami Anggota DPRD Bengkalis yang hadir pada Musrenbang Kabupaten Bengkalis 2016.

Di bidang infrastruktur, Heru melihat masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik, air bersih dan telekomunikasi, khususnya di daerah pedesaan sehingga kebutuhan dasar masyarakat belum dapat terpenuhi sepenuhnya.

Kemudian Jalan poros desa, kecamatan dan Kabupaten masih kurang perlu ditambah terus. Jalan produksi masih sedikit, jalan menuju ke akses pariwisatapun masih terbatas, ke depan patut di tambah. Pengaman pantai di sepanjang daerah pantai Kab. Bengkalis masih banyak abrasi. Pemanfaatan bangunan yang sudah dibangun seperti wisma atlit, water boom, kolam renang, pemeliharaan stadion Muhammad Ali, pemanfaatan pelabuhan material Bengkalis dan pembenahan lokasi-lokasi wisata lokal, seperti Pantai Sepahat, pantai Perapat Tunggal dan Pantai Selat Baru.

Terakhir di bidang lingkungan hidup dan pendukung, Ketua DPRD melihat belum ada perencanaan yang matap dalam upaya menghadapi Karhutla, hutan mangrove makin berkurang perlu pengijauan mangrove. Kemudian banyak bangunan yang retak-retak akibat eksplorasi PT. Chevron di Duri dan Pinggir, tanah borrow fit yang tidak termanfaatkan dan erosi serta pengikisan tanah-tanah tersebut perlu penanganan dari pihak yang terkait.

Ini 4 Fokus Pembangunan Kabupaten Bengkalis 2017

BENGKALIS - Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten 2016-2021, DPRD Kabupaten Bengkalis memandatang ada 4 fokus pembangunan harus dilaksanakan tahun 2017 mendatang. Pertama, Ekonomi Kerakyatan, Kedua, Sumber Daya Manusia, Ketiga, Infrastruktur, dan Keempat, Lingkungan dan Pendukung lainnya.

Keempat komponen yang menjadi titikberat pada Arah Kebijakan dan Strategi di Tahun 2017 tersebut harus dilaksanakan secara serentak dan menyeluruh (holistik), saling dukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri serta memperioritaskannya dengan setiap gerbang pembangunan yang menjadi pusat kegiatan pembangunan. Ini memerlukan kebersamaan langkah, kebersamaan, dan kesatuan cita-cita kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan daerah ini.

Kemudian Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 hendaknya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan harus mengacu serta memperhatikan tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bupati Bengkalis, Amril Mukminin membuka Musrenbang Kabupaten Bengkalis 2016 yang dihadiri Ketua DPRD Bengkalis, H Heru Wahyudi, Kepala Bappeda Riau dan anggota DPRD Riau.

Untuk Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, dalam RKPD tahun 2017 program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah :

a. Mengurangi jumlah keluarga miskin dengan memprogramkan berbagai kegiatan penguatan basis ekonomi masyarakat termasuk kebijakan harga karet untuk petani karet.

b.Melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kegiatan yang pernah diprogramkan di tahun-tahun yang lalu, dan dikemaskinikan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta tepat sasaran.

c.Dana UED SP yang selama ini sudah diterima oleh Desa dan Kelurahan harus diawasi dan dipantau terus, karena ada beberapa desa yang belum optimal pengelolaannya dan optimalisasi BUMDES.

d.Memperbanyak program-program ketahanan pangan guna meningkatkan produksi bahan-bahan pokok dan disamping itu juga mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan.

e.Menguatkan dan membentuk daerah Sentra Perikanan dengan Sub Sektor Budidaya dan Tangkap, dan Sentra Peternakan guna mencukupi kebutuhan / konsumsi masyarakat serta menguatkan kembali peran penyuluh baik penyuluh pertanian, perkebunan maupun perikanan.

f.Mendorong dan merekayasa tumbuhnya industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi setempat.

4.Untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia, dalam RKPD tahun 2017 program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah : a.Melanjutkan program wajib belajar yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2005

b.Menuntaskan rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana sekolah disetiap jenjangnya serta merasionalkan jumlah sekolah disetiap jenjangnya disuatu wilayah tertentu.

c.Pembangunan baru sekolah kejuruan dan mengoptimalkan sekolah-sekolah kejuruan yang telah ada. Disamping itu juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan kejuruan bagi siswa-siswa putus sekolah.

d.Peningkatan kuantitas dan kualitas guru disetiap jenjang pendidikan, serta meratakan penyebarannya. Disamping itu, kesejahteraan guru juga hendaknya dapat ditingkatkan.

e.Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. Pembangunan Puskesmas induk hendaknya memperhatikan sebaran penduduk dan kondisi geografis setempat.

f.Meningkatkan kuantitas dan penyebaran tenaga kesehatan (medis dan paramedis)

g.Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang ada, dengan membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Kabupaten Bengkalis.

h.Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan tinggi seperti seperti membangun kampus akademi keperawatan yang sudah berdiri beberapa waktu yang lalu, serta perguruan tinggi lainnya.

i. Menggiatkan program pendidikan Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) untuk PNS baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri.

5.Untuk Pembangunan Infrastruktur, dalam RKPD tahun 2016 program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah :

a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar.

b. Pembangunan jalan dan jembatan, khususnya untuk mengentaskan daerah terisolir.

c. Pembangunan Steiger (Pelabuhan Rakyat) desa.

d. Melanjutkan program merangkai pulau

e. Peningkatan kualitas jalan dan rehabilitasi jalan-jalan yang rusak

Untuk Pembangunan Lingkungan dan Pendukung lainnya, dalam RKPD Tahun 2017 program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah:

a. Antisipasi lebih dini terhadap ancaman kebakaran hutan / lahan

b. Mengantisipasi abrasi yang melanda daerah pesisir utara

c. Rehabilitasi Hutan Mangrove

d. Mengkaji kemungkinan pencadangan areal untuk hutan lindung, minimal disetiap kecamatan atau malah jika memungkinkan disetiap desa/kelurahan.

e.Meningkatkan pengembangan objek-objek wisata, baik wisata alam (hutan dan bahari) maupun wisata budaya.

f.Penyelesaian permasalahan tapal batas, baik antar desa, antar kecamatan maupun dengan kabupaten/kota/provinsi yang berbatasan laangsung dengan wilayah Kabupaten Bengkalis.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya PAD dan mengurangi ketergantungan kepada bagi hasil migas dana perimbangan lain dari pusat, upaya yang harus dilakukan adalah terus menerus menggali potensi sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Juga harus digesa upaya-upaya meraih dana-dana pembangunan baik dari pusat maupun provinsi.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik baik perizinan maupun non perizinan, baik pada level Desa/Kelurahan maupun level Kabupaten dengan melakukan inovasi-inovasi terhadap berbagai sektor pelayanan, khususnya yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat.

Melakukan penyempurnaan terhadap pelimpahan wewenang dari Bupati kepada SKPD dan Camat khusus bidang perizinan maupun non perizinan. 10.Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Desa antisipasi banyaknya dana yang masuk ke desa, sehingga dana-dana tersebut dapat disalurkan dan tepat sasaran.(adv)