JAKARTA - Penolakan militer Israel untuk mundur dari wilayah Lebanon Selatan menciptakan hambatan besar bagi proses perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Kondisi perundingan terbaru ini diumumkan dari Tel Aviv, Kamis (25/6/2026) yang dinilai berpotensi memperpanjang gejolak di Timur Tengah.

Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu melalui Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz menekankan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) tidak akan ditarik mundur sejengkal pun dari perbatasan utara tersebut.

"IDF siap dan kami tidak akan mundur. Kami mengumumkan bahwa dalam kondisi apa pun kami tidak menarik diri, dan hingga saat ini, dan ini merupakan sebuah pencapaian politik, tidak ada tuntutan dari Amerika agar Israel menarik diri dari Lebanon," sambung Katz dalam wawancara dengan The Guardian.

Langkah ini langsung bertentangan dengan syarat utama perdamaian dari pihak Iran. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf menyebut penarikan mundur pasukan Israel dari Lebanon merupakan harga mati.

"Bagi kami, gencatan senjata di Lebanon sama pentingnya dengan gencatan senjata di Iran. Lebih lanjut, diakhirinya perang di Lebanon sama pentingnya dengan diakhirinya perang di Iran," tambah Ghalibaf.

Kekacauan alur diplomasi ini mendorong Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio untuk segera menemui para sekutu di Uni Emirat Arab (UEA), Kuwait, dan Bahrain. Kunjungan diplomasi ini krusial untuk menyusul nota kesepahaman (MoU) awal AS dan Iran pekan lalu.

Negara Arab merasa resah kucuran dana bantuan US$300 miliar dan pencabutan sanksi akan dipakai Iran untuk memperkuat kekuatan militer, mengingat kawasan tersebut rutin menjadi target serangan rudal ke pangkalan AS dalam perang empat bulan terakhir.

"Kami ingin mendengar masukan dari para mitra kami. Kami ingin memastikan pandangan mereka dipertimbangkan, dan kami memahami kekhawatiran keamanan serta kekhawatiran ekonomi regional mereka," ucap Rubio setibanya di Abu Dhabi.

Jalur perundingan makin rumit dengan sengketa pelayaran di Selat Hormuz setelah Presiden AS, Donald Trump menolak ide pemberlakuan biaya transit dari pihak Iran. Selanjutnya, klaim sepihak Trump bahwa Iran sepakat membuka inspeksi situs nuklir dibantah keras oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazem Gharibabadi yang secara resmi menuntut adanya kesepakatan final hitam di atas putih terlebih dahulu.***