PEKANBARU – Di tengah bayang-bayang kenaikan harga bahan pokok yang kerap membebani masyarakat Riau. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengambil langkah taktis dengan menggalang kolaborasi lintas daerah.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PT Riau Pangan Bertuah (RPB) dan sejumlah daerah strategis, Riau mencoba merumuskan ulang pendekatan terhadap pengendalian inflasi. Bukan hanya lewat intervensi pasar sesaat, tetapi dengan memperkuat jejaring distribusi dan sinergi antarwilayah.

Kegiatan penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Kamis (31/7/2025). Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari enam wilayah yakni Pekanbaru, Kampar, Siak, Pelalawan, Dumai, dan Tembilahan. Keenam wilayah ini tergabung dalam kawasan kerja sama Pekansikawan Raya.

Di luar seremoni, inisiatif ini mencerminkan kesadaran baru: bahwa ketahanan pangan bukan semata urusan logistik, tetapi juga soal keadilan distribusi dan keterhubungan antarwilayah.

“Niat kita adalah bagaimana agar angka inflasi di Riau bisa terkendali. Sehingga angka pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih baik,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, yang hadir mewakili Gubernur Riau.

Job menyampaikan bahwa Pemprov terus melakukan pengawasan terhadap fluktuasi harga di beberapa kota sentral, terutama Pekanbaru yang kerap menjadi titik sensitif dalam peta inflasi daerah. “Yang sering meningkat ini memang Kota Pekanbaru, mudah-mudahan dengan kerja sama ini tingkat inflasinya bisa terkendali,” tambahnya.

Tak hanya pemerintah daerah, kerja sama ini juga melibatkan sejumlah entitas bisnis milik daerah, di antaranya PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), Brigade Pangan Benteng Muda, Urja Bina Karya Siak, serta Perumda Tuah Sekata. Dengan model kemitraan ini, distribusi dan pasokan pangan diharapkan tidak terjebak pada skema pasokan tunggal, melainkan bersandar pada kerja sama antardaerah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Menurut Job, inflasi tidak berdiri sendiri. Ketika harga-harga terkendali, maka daya beli masyarakat terjaga. Imbasnya, sektor-sektor akar rumput seperti UMKM pun bisa tumbuh.

Lebih jauh, Job berharap inisiatif ini tidak berhenti di Pekansikawan Raya. Ia menekankan pentingnya menjadikan model kerja sama ini sebagai gerakan kolektif seluruh daerah di Riau. “Mudah-mudahan kerja sama ini bisa kita perluas, agar setiap daerah saling memperkuat. Karena kita satu provinsi, satu sistem ekonomi,” katanya.

Di tengah guncangan ekonomi global dan ancaman krisis pangan, langkah Riau menghidupkan kolaborasi lintas daerah ini menjadi semacam harapan baru. Bahwa stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat tak bisa didelegasikan sepenuhnya pada pasar, tapi harus dibangun melalui kesadaran bersama: saling terhubung, saling bantu. ***