SELATPANJANG - Pemuda Tebingtinggi Barat yang tergabung dalam PK KNPI dan Aliansi Pemuda Kecamatan mendatangi Dinas PU, DPRD Kepulauan Meranti, dan perusahaan Hotmix di Desa Gogok. Kedatangan mereka membahas masalah aktivitas pengangkutan material yang melintasi jembatan Panglima Sampul.

Plt Ketua PK KNPI Tebingtinggi Barat Rustam, dalam bincang-bincangnya dengan GoRiau mengaku khawatir akan aktivitas pengangkutan material melewati jembatan Panglima Sampul Tebingtinggi Barat. Takutnya, ketika jembatan rusak akan mengganggu aktivitas ribuan masyarakat yang hendak ke kota maupun kembali ke desa masing-masing.

Baca Juga: Tebingtinggi Barat Perlu Dibangun Jembatan Baru, Ini Pertimbangannya

Kata Rustam, saat ini berlangsung pula pengangkutan material milik PT Cipta Sarana Marga Sejati yang berada di Desa Gogok. Sementara bongkar materialnya di Desa Alai, dan pengangkutan menggunakan mobil bertonase tinggi tersebut pun harus melintas jembatan tua tanpa perawatan itu.

"Ini kan aneh. Harusnya bongkar di seberang (Desa Gogok, red). Kan di sana ada pelabuhan bongkar juga. Kita bukan menghambat pembangunan, sama sekali tidak," kata Rustam.

Ditambahkan Sekretaris PK KNPI Tebingtinggi Barat Basiruddin, dalam pertemuan dengan Dinas PU, DPRD kemarin, mereka minta kekuatan jembatan dan masalah bongkar material dievaluasi lagi. Kepada DPRD, juga diharapkan bisa menggelar hearing dengan semua pihak terkait untuk membuat semacam kesepakatan agar aktivitas pembangunan tidak membahayakan keberadaan jembatan penghubung tersebut.

"Kita khawatir jembatan itu rusak. Jembatannya sudah sangat tua, tanpa pemeliharaan pula. Kalau dipaksakan terus dilewati kendaraan berat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kerusakan," kata Basir.

Basir juga berharap secepatnya ada evaluasi ulang kekuatan jembatan dan kontur tanah. Sebab, beberapa waktu lalu sudah pernah terputus antara jalan dengan jembatan. Ini dikarenakan bagian jembatan runtuh ke bawah lantaran kontur tanah sangat labil.

"Sekarang saja ada kerenggangan antara jalan dengan jembatan. Kita minta betul lah keseriusan pemangku kebijakan. Jangan membangun tapi merusak yang sudah ada," harap Basir.

Kemudian, kepada pihak perusahaan diharapkan segera memperbaiki jalan rusak akibat dilewati kendaraan berat pengangkut material. Kedepan, diharapkan juga perusahaan harus dapat izin dari pihak terkait secara tertulis untuk membongkar material.

"Kemarin kami minta tunjukkan surat izin bongkar material, perusahaan tidak bisa menunjukkan. Kedepan kita harap ini tidak lagi terulang," ujar Basir.

"Kita juga berharap dalam waktu dekat terlaksa hearing dengan semua pihak terkait. Semoga ada persamaan persepsi dan kesepakatan," kata Basari lagi. *** #Semua Berita Kep Meranti, Klik di Sini