SELATPANJANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait penyalahgunaan dana Covid-19 yang sempat disampaikan oleh salah satu Ormas di kabupaten bungsu di Riau, sementara itu Polres Kepulauan Meranti pun sedang melakukan penyelidikan.

Sebagaimana diungkapkan Kasi Inteligen Kejari Kepulauan Meranti, Hamiko SH membenarkan bahwa pihaknya masih menindak lanjuti terkait laporan dana Covid-19 tersebut.

"Benar, sekarang masih kita tindak lanjuti," ungkap Hamiko melalui pesan singkat melalui WhatsApp kepada Tribun Kamis (17/6/2021).

Saat ditanya sejauh mana proses tindak lanjut terhadap laporan tersebut, Hamiko mengaku belum bisa menyampaikan secara rinci.

"Itu belum bisa kita sampaikan, yang pasti masih kita tindak lanjuti." Sebutnya.

Selain Kejari Kepulauan Meranti, pihak Kepolisian juga diketahui tengah melakukan penyelidikan terkait indikasi penyalahgunaan anggaran Covid-19.

Hal tersebut dibenarkan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Eko Wimpiyanto SIK, Kamis (17/6/2021) siang melalui panggilan telpon genggam. 

"Iya saat ini telah masuk tahapan penyelidikan pendalaman gelar awal untuk tahun tahun anggaran 2020 dan sekarang," ujarnya. 

Untuk pengumpulan bahan dan keterangan, ia juga mengaku jika pihaknya telah memanggil sejumlah pejabat struktural yang berkaitan dengan realisasi anggaran dalam percepatan dan penanganan Covid-19 tersebut.

Ditanya apakah pihaknya telah memanggil pengguna anggaran (PA) yang melekat kepada Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Misri Hasanto, kapolres mengaku belum. 

"Ada beberapa pejabat teknis yang berkaitan telah kita panggil dan mintai keterangannya. Untuk kepala dinas kesehatan belum. Nanti yang terakhir dia kita panggil," pungkasnya.

Untuk diketahui Ormas laskar Muda Melayu Riau (LM2R) ke kejari Kepulauan Meranti pada hari Jumat tanggal 23 april 2021 melayangkan laporan kepada Kejari Kepulauan dengan Nomor. 007/L-K/DK/DPP-LM2R_Pro.Riau/IV/202 dengan isi temuan penyalahgunaan wewenang serta dugaan Korupsi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun temuan tersebut diantaranya Dugaan pungutan biaya rapid test dan rapid antigen illegal , dianggap tidak Sesuai dengan Perbup No 87 yang sesungguhnya hanya untuk BLUD RSUD, tapi digunakan kepala dinas kesehatan kepulauan meranti sebagai dasar mengambil uang masyarakat atas jabatannya.

Selain itu ada dugaan penyimpangan dana Covid19 yaitu dana  yang bersumber dari dana refocursing, bantuan dana tidak terduga (BTT) senilai Rp1 milyar tahun 2020/2021, pengadaan alat rapid test, belanja perlengkapan medis dan APD senilai Rp1,5 Milyar dan pengadaan APD Masker kain bersama tim Puspa senilai Rp250.000.000.***