SELATPANJANG – Rencana kenaikan tarif tiket kapal penumpang hingga 15 persen mendapat penolakan dari Anggota Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Sopandi, S.Sos. Politisi Fraksi PAN itu meminta perusahaan pelayaran mengkaji ulang usulan tersebut karena dinilai berpotensi semakin membebani masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi.

Sopandi menegaskan, kenaikan tarif tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa dasar perhitungan yang jelas. Apalagi, kondisi harga BBM yang relatif stabil seharusnya menjadi salah satu pertimbangan sebelum perusahaan mengajukan penyesuaian harga tiket.

"Sekarang masyarakat sedang susah, jangan ditambah susah lagi. Atas dasar apa tarif tiket kapal mau dinaikkan sampai 15 persen? harga minyak saja masih relatif stabil di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Jangan sampai kenaikan mendadak ini justru berdampak buruk bagi masyarakat dan perekonomian Meranti," tegas Sopandi kepada GoRiau.com, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, karakteristik geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari pulau-pulau membuat transportasi laut menjadi kebutuhan utama, bukan sekadar pilihan. Ketergantungan masyarakat terhadap kapal untuk bekerja, berdagang, mengakses layanan kesehatan hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat perubahan tarif akan berdampak luas.

Dia mengingatkan, kenaikan tiket kapal berpotensi memicu peningkatan biaya distribusi barang dan jasa. Efek berantainya bisa dirasakan masyarakat melalui naiknya harga kebutuhan pokok dan berbagai biaya transportasi.

"Kalau tiket kapal naik, otomatis biaya lainnya juga berpotensi ikut naik. Kita ini daerah kepulauan, seluruh aktivitas masyarakat sangat bergantung pada transportasi laut. Jangan disamakan dengan daerah daratan yang memiliki banyak pilihan transportasi," ujarnya.

Sopandi juga menyoroti angka kemiskinan Kepulauan Meranti yang masih mencapai 20,51 persen berdasarkan data statistik 2025. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di Provinsi Riau. Karena itu, menurutnya, kebijakan kenaikan tarif harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.

Pernyataan Sopandi tersebut sejalan dengan pembahasan yang sebelumnya dilakukan Komisi II DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Senin (9/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, didampingi Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan. Turut hadir anggota Komisi II Al Amin dan Drs. Jani Pasaribu, jajaran Dinas Perhubungan, KSOP, unsur asisten dan staf ahli, serta perwakilan perusahaan pelayaran.

Dalam rapat tersebut, operator kapal menyampaikan sejumlah komponen biaya operasional yang menjadi alasan pengajuan kenaikan tarif, di antaranya BBM, suku cadang, upah minimum kabupaten, Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya rambu pelayaran, serta labuh dan tambat.

Meski memahami adanya tekanan biaya operasional, pemerintah daerah dan DPRD meminta seluruh komponen tersebut dibuka secara transparan agar usulan kenaikan dapat dinilai secara objektif.

Bahkan, Wakil Bupati Muzamil Baharudin meminta tarif rute dalam kabupaten, khususnya Selatpanjang-Tanjung Samak, tetap menggunakan tarif lama. Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, penyesuaian tarif diharapkan dibatasi maksimal 10 persen.

Hingga rapat tersebut berakhir, belum ada keputusan resmi terkait kenaikan tarif. DPRD berharap perusahaan pelayaran tidak terburu-buru mengambil kebijakan sebelum seluruh aspek biaya dan dampaknya terhadap masyarakat diperhitungkan.

Sopandi pun meminta para pengusaha kapal mengedepankan kepentingan masyarakat dalam menentukan kebijakan tarif.

"Saya minta kepada pengusaha kapal agar dikaji dulu. Menaikkan harga tiket kapal ini bukan pekerjaan main-main. Harus ada dasar dan perhitungan yang jelas, jangan sembarangan menaikkan tarif. Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menjadi korban," tutupnya. ***