PEKANBARU – Penyidikan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Riau terus berlanjut. Pada Kamis (5/12/2024), saksi Hana Hanifah akhirnya memenuhi panggilan penyidik setelah sebelumnya absen pada November lalu dengan alasan sakit.

Hana menjalani pemeriksaan intensif selama sembilan jam, dimulai pukul 08.00 WIB hingga 19.50 WIB, untuk memberikan keterangan terkait dugaan keterlibatannya dalam aliran dana yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi tersebut.

"Pemeriksaan berjalan lancar hari ini. Ada beberapa barang bukti yang kami cocokkan dengan keterangan saksi," ujar Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto, Kamis malam.

Anom mengungkapkan, terdapat dugaan aliran dana ratusan juta rupiah yang diterima Hana sejak November 2021. Dana tersebut diduga berasal dari pihak tertentu di lingkungan Setwan DPRD Riau, meskipun bukan berasal dari Muflihun. Dana itu sebelumnya diduga sempat dikuasai oleh saksi lain yang juga bekerja di Setwan.

"Penyidik fokus menelusuri aliran dana kepada saksi HH. Kami masih memverifikasi data karena aliran dana terjadi beberapa kali dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp5 juta hingga Rp15 juta," jelas Anom.

Lebih lanjut, penyidik menekankan bahwa dana tersebut harus dikembalikan karena bersumber dari tindak pidana korupsi. Namun, hingga saat ini, pihak terkait belum mengembalikan dana tersebut.

Kasus ini terus dikembangkan untuk menelusuri aliran dana dan aset yang terhubung. Penyidik juga berencana kembali memanggil Hana Hanifah dan saksi lainnya guna melengkapi keterangan serta menguatkan bukti dugaan aliran dana.

"Kami berkomitmen untuk mengembalikan aset negara dan memastikan semua pihak yang terlibat bertanggung jawab atas tindakannya," tegas Kombes Anom. ***