PEKANBARU –Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Riau, Yurnalis Basri, memastikan pembayaran sisa bonus atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) tetap menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Riau. Namun, ia belum dapat memastikan kapan sisa bonus tersebut akan direalisasikan karena masih terkendala kondisi keuangan daerah.

Pernyataan itu disampaikan Yurnalis usai menemui puluhan atlet dan pelatih yang menggelar aksi unjuk rasa di gerbang Stadion Utama Riau, Kamis, 6 Agustus 2026. Dalam aksi tersebut, para atlet menuntut pemerintah segera melunasi sisa bonus yang belum dibayarkan selama hampir dua tahun.

"Progresnya tetap menjadi atensi Pak Gubernur. Buktinya, surat keputusan untuk lanjutan pembayaran bonus sudah ditandatangani Pak Gubernur. Persoalannya sekarang adalah kondisi keuangan daerah yang memang belum memungkinkan sehingga terjadi penundaan pembayaran," kata Yurnalis kepada wartawan.

Menurut Yurnalis, pemerintah telah membayarkan sebagian bonus kepada atlet pada 2025. Saat ini, kata dia, yang masih tersisa adalah sekitar 57 persen atau berkisar Rp28 miliar yang belum dapat direalisasikan.

Ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud mengabaikan hak para atlet. Hanya saja, pembayaran baru dapat dilakukan setelah kemampuan fiskal daerah membaik dan anggaran tersedia.

"Begitu uang tersedia, segera kita tunaikan. Kalau berbicara kapan waktunya, saya tidak berani memastikan. Yang jelas kami usahakan secepatnya," ujarnya.

Yurnalis mengakui kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Riau saat ini berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program di lingkungan organisasi perangkat daerah, termasuk Dispora. Menurut dia, sejumlah kegiatan bahkan terpaksa ditunda karena adanya pembatasan anggaran.

"Di Dispora sendiri kegiatan banyak yang di-hold. Untuk kebutuhan rutin seperti ATK dan servis saja sudah diblokir. Jadi memang persoalannya ada pada kondisi fiskal daerah," katanya.

Terkait bonus atlet yang dikenakan pajak, Yurnalis menyebut hal tersebut merupakan ketentuan yang berlaku terhadap setiap bentuk penghasilan. Sementara mengenai adanya atlet yang memilih pindah membela provinsi lain akibat ketidakpastian pembayaran bonus, ia menilai keputusan tersebut merupakan hak masing-masing atlet.

"Kalau mereka mengejar kesejahteraan dan kita memang belum mampu memberikannya, itu hak mereka untuk pindah. Kami tentu berharap mereka tetap bersama Riau, tetapi keputusan itu kembali kepada masing-masing atlet," ujarnya. ***