PEKANBARU - DPRD Pekanbaru menyayangkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dan juga Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang masih kurang memberi perhatian kepada pendidikan.

Pasalnya, jumlah sekolah yang ada di Kota Pekanbaru khususnya SMP Negeri tidak sebanding dengan jumlah siswa yang telah lulus dari sekolah dasar (SD). Di tahun ini Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP diperkirakan berkapasitas 8000an siswa.

Namun hal ini tidak bisa tertampung, karena jumlah siswa yang telah lulus dari SD negeri maupun swasta di tahun ini mencapai 14.000an siswa. Sehingga yang tertampung di SMP Negeri hanya sekitar 60 persen.

"Ini sejarah terus berulang, hal ini yang menyebabkan terjadinya Pungli. Ini sudah berulang kita sampaikan pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sekolah baru," kata anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Ruslan Tarigan, Kamis (7/7/2022).

Jumlah SMP Negeri di Kota Pekanbaru berjumlah 45 sekolah, dengan seiring pertumbuhan penduduk dan juga banyaknya pendatang ke Kota Pekanbaru tentu membuat peningkatan jumlah penduduk menjadi sangat cepat.

"Harapan Komisi III ini pembangunan sekolah baru dapat disegerakan, sangat naif jika dibilang tidak ada Pungli. Ini yang sedang terjadi di kota ini (Pekanbaru), jangan dibiarkan," tegasnya.

Politisi PDIP ini juga mengingatkan para wali murid untuk tidak memaksakan diri untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri yang terkenal, sehingga secara tidak langsung para orang tua ini sudah mengajarkan anaknya praktek korupsi.

"Bagaimana dari sekarang anak-anak ini dari sekarang sudah kita ajarkan Pungli atau menyuap, ini (anak) bisa jadi bibit korupsi," terangnya.

Untuk di Pekanbaru Ruslan menegaskan target sekolah selama 12 tahun belum tercapai, bahkan untuk target belajar 9 tahun atau sampai di jenjang SMP masih jauh dari apa yang diharapkannya.

"Setiap tahun akan tetap kita rekomendasikan pembangunan sekolah baru, Pemprov Riau juga jangan diam aja," tutupnya. ***