JAKARTA – Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang menteri suarakan penundaan Pemilu 2004 dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. Namun, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai pernyataan Jokowi itu belum tentu benar.

Sebab, kata Azyumardi, Jokowi tidak tegas menolak masa jabatannya diperpanjang.

''Hati-hati dengan pernyataan Presiden Jokowi, belum tentu itu benar,'' ujar Azyumardi dalam diskusi daring bertajuk Politisasi Desa Dalam Perspektif Etika Pemerintahan, Sabtu (9/4/2022), seperti dikutip dari Republika.co.id.

Azyumardi mengingatkan, publik harus mengantisipasi manuver-manuver yang dilakukan elite penguasa.

Disebutkannya, beberapa waktu lalu pun, setelah Jokowi menyatakan taat, tunduk, dan patuh terhadap konstitusi, manuver politik terus terjadi, seperti muncul dukungan Jokowi tiga periode dalam acara Silaturahmi Nasional Kepala Desa di Istora Senayan Jakarta pada Selasa (29/3/2022).

Menurutnya, dukungan para kepala desa kepada Jokowi itu jelas merupakan bentuk politisasi. Hal itu juga melanggar fatsun politik karena mencuri start kampanye sekaligus melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Azyumardi berpendapat, menteri hanya dilarang berbicara tentang penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden di depan publik. Namun, Jokowi tak melarang menteri untuk berhenti melakukan manuver politik.

''Apalagi misalnya, Presiden Jokowi juga tidak mengatakan bahwa dia tidak bersedia diperpanjang jabatannya, bahwa dia tidak bersedia untuk ketigakalinya karena itu tidak sesuai dengan konstitusi. Presiden Jokowi juga tidak menegaskan bahwa dia menolak amendemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya untuk memperpanjang masa jabatan untuk yang ketiga kali, kan enggak pernah dia mengatakan begitu,'' tutur Azyumardi.

Dia pun menyinggung pernyataan Jokowi pada 2019 lalu yang harus diantisipasi karena sudah lama. Saat itu Jokowi menyatakan, jika ada orang yang menginginkan jabatannya diperpanjang seolah-olah menampar mukanya.***