PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, kembali mengingatkan Pertamina Hulu Rokan (PHR) selaku operator Blok Rokan dalam menjalankan tugas eksplorasi minyak di bumi lancang kuning.

Dikatakan Hardianto, sedari awal pihaknya sudah menyampaikan empat hal yang mesti menjadi perhatian, namun sampai hari ini dia belum mendapatkan informasi terkait itu.

Yang pertama, jelas Hardianto, PHR mesti meningkatkan lifting minyaknya dibandingkan semasa dikelola oleh Chevron dulu. Sebab itu akan berdampak kepada pembangunan di Riau.

"Ini kan sudah sekitar 9 bulan dikelola PHR, kalau diibaratkan ibu hamil, sudah lahir anaknya. Jadi, kita minta supaya lifting minyak ini menjadi perhatian pertama, semakin besar hasil minyaknya, maka semakin besar cashback untuk Riau, dan semakin besar uang yang bisa dialihkan ke pembangunan," ujar Politisi Gerindra ini, Rabu (1/6/2022).

Kedua, Hardianto menyampaikan agar PHR tak lepas tanggungjawab terkait limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan minyak ini. Sebab, persoalan limbah secara otomatis menjadi tanggungjawab PHR.

"Sebelum alihkelola ini sudah dibahas, limbah terdahulu jadi tanggung jawab Chevron dan pemerintah karena pakai sistem cost recovery. Jangan lengah dan santai, karena selagi beroperasi potensi limbah tetap akan ada. Logikanya, setiap tetes minyak yang tertumpah, maka tanah disekitar itu ikut terkontaminasi," terangnya.

Dengan sistem grosssplit dalam pengelolaan Blok Rokan, jelas wakil rakyat Dapil Bengkalis, Dumai dan Kepulauan Meranti ini, tanggungjawab limbah tertumpah kepada PHR.

"Silahkan dikelola hasil bumi Riau ini untuk kesejahteraan masyarakat Riau, bahkan di tingkat nasional, tapi jangan biarkan bumi Riau ini tercemar. Karena akan sangat menyedihkan, minyak sudah habis, limbahnya merugikan masyarakat, dan hasilnya tak maksimal untuk Riau," tuturnya.

Ketiga, Hardianto juga mempertanyakan persentase tenaga kerja asal Riau yang sudah diakomodir oleh PHR selama mengoperasikan Blok Rokan sembilan bulan ini.

Termasuk juga kepada pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam mempersiapkan tenaga-tenaga sesuai dengan kebutuhan PHR. Dia juga tidak mau, persoalan tenaga kerja hanya tertumpu pada PHR.

"Persiapkan semuanya, karena ini harus dipersiapkan. Kalau sudah disiapkan, maka tak ada alasan PHR tak menerima tenaga asal Riau," tegasnya.

Terakhir, PHR juga harus mengutamakan pengusaha-pengusaha lokal dalam membantu kerja PHR, baik yang sifatnya main cont maupun sub cont. Karena itu membantu perputaran ekonomi Riau.

Apalagi, lanjut dia, ekonomi Riau sempat tumbang saat dilanda pandemi Covid-19 lalu, terutama di wilayah perkotaan. Jika pengusaha lokal mendapatkan pekerjaan disana, maka uang yang beredar di Riau akan semakin banyak.

"Ini negeri bertuan, uangnya harus berputar di Riau juga supaya multiflier effect bisa terjadi. Blok Rokan sekarang boleh dikatakan sisa-sisa saja, masa sisa itupun orang Riau tak dapat," ulasnya.

Dia menambahkan, DPRD Riau kemungkinan akan mengundang PHR untuk melihat perkembangan Blok Rokan dalam satu tahun pengelolaan. Dan poin-poin tadi akan menjadi pembahasan nantinya.

"Kita sangat mematuhi tata kelola beregara, jangan ajari kita tentang NKRI. Minyak Riau sudah puluhan tahun mensuplai dana untuk negara. Jangan lagi kami jadi penonton, dan jangan ajari kami NKRI," tutupnya. ***