PEKANBARU, GORIAU.COM - Masyarakat Riau tampaknya semakin geram dengan semakin tebalnya kabut asap. Kabut asap tak hilang, yang ada justru saling menyalahkan. Sasaran paling empuk adalah Gubernur Riau Annas Maamun atau yang sering dipanggil Atuk Annas, namun ada juga yang menyalahkan perusahaan-perusahaan besar di Riau yang sudah mengeruk keuntungan besar seperti PT Chevron Pacifik Indonesia (CPI).

''Kalau kami tidak bisa menyalahkan Atuk Annas saja. Dia masih baru jadi gubernur, mungkin nasib dia ya, baru jadi gubernur langsung dapat musibah kabut asap,'' ujar Ferry, salah seorang mahasiswa Universitas Riau kepada GoRiau.com, Jumat (14/3/2014) malam.

Menurutnya, kemampuan seorang gubernur tentunya terbatas, kalau tidak didukung dengan tim yang kuat. Apalagi, menurutnya, anggaran APBD Riau 2014 belum bisa digunakan karena banyak yang tidak mengarah untuk masyarakat. ''APBD kan akan diperbaiki karena tidak pro rakyat, jadi wajar saja, Pemprov Riau belum bisa berbuat apa-apa, selain memberdayakan kekuatan yang ada,'' tegasnya.

Justru Ferry sangat menyayangkan peran perusahaan besar di Riau sangat minim bahkan nyaris tak terdengar dalam upaya memadamkan api yang menyebabkan asap di Riau.

''Dulu, waktu ada Caltex, perusahaan itu sangat tanggap, jangankan kebakaran yang besar seperti sekarang, kalau ada kebakaran di Kota Pekanbaru termasuk rumah warga juga selalu siap membantu. Mobil pemadam kebakarannya bahkan lebih hebat dari yang punya Pemko, bisa memadamkan api begitu cepat. Tapi sekarang, sejak beralih menjadi Chevron, perusahaan itu seperti tak peduli lagi sama lingkungan. Kalau sudah tak berguna bagi masyarakat, ya diusir saja,'' ujarnya geram.

Hal senada juga dibenarkan mahasiswa lainnya. Fatimah, salah seorang mahasiswa di Universitas Riau juga mengakui kalau kepedulian perusahaan saat ini sangat minim terhadap lingkungan termasuk saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Perusahaan seperti Chevron, Indah KIat, Pertamina, RAPP, dan lain-lain, menurutnya, sudah tidak perlu ada di Riau karena sama sekali tak pro rakyat.

''Kita semua sudah hampir mampus mengihirup udara kotor ini, mereka tenang-tenang saja. Bahkan kami baca, Chevron sudah ungsikan keluarga karyawannya ke daerah lain. Mereka hanya peduli dengan diri sendiri, tak ada upaya menolong rakyat. Seharusnya kehadiran perusahaan itu bermanfaat bukan hanya untuk karyawan, tapi juga untuk masyarakat dan daerah, kalau tak bermanfaat tak perlulah ada di daerah ini. Cuma menghabiskan sumberdaya kita aja,'' tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi udara 12 wilayah yang ada di Riau dinyatakan dalam keadaan bahaya. Partikel debu sudah berada di atas 300, oksigen 1 persen dan 99 persen merupakan CO2 atau karbondioksida. Dengan kondisi itu, Kementerian Lingkungan Hidup Regional Sumatera meminta Pemprov Riau menetapkan kabut asap di Riau sebagai bencana nasional.

''Ini bukan lagi bencana atau tanggap darurat daerah. Tingkatnya sudah nasional. Udara hanya 1 persen oksigennya, dan membahayakan masyarakat,'' kata Ahmad Isrooil, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup di Satgas Penanggulangan Asap Riau saat ditemui di Mapolda Riau, Jumat (14/3/2014).

Kabid Pengembangan Informasi KLH Sumatera itu menjelaskan, 12 wilayah yang dimaksud adalah Panam, Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Minas, Perawang, Rumbai, Minas, Duri Camp, Duri Field, Kota Dumai, Bangko, Libo dan Petapahan.

''Seluruh wilayah yang ada Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) menunjukkan keadaan udara yang berbahaya. Pemerintahan Provinsi Riau wajib mengeluarkan SK yang menetapkan tanggap darurat nasional,'' tegas Ahmad,

Selain itu, dia juga menyarankan diterbitkannya SK yang melarang masyarakat beraktivitas di luar rumah, sekolah yang masuk harus ditegur, pengobatan gratis untuk pasien kabut asap, pembatasan operasi mal dan meliburkan pegawai yang hamil dan sensitif kabut asap. (nti)