PEKANBARU – Di tengah aksi penyegelan dan desakan pembayaran tagihan puluhan miliar rupiah dari para kontraktor, Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani ternyata masih mengalami kekosongan jabatan direktur. Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar, mengungkapkan bahwa penetapan direktur definitif masih menunggu kepulangan Wali Kota dari luar daerah.

"Kalau untuk itu nunggu Pak Wali Kota pulang, karena Pak Wali masih di luar daerah. Kandidatnya mungkin sudah ada, tapi belum bisa disebut lah ya," ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (9/5/2025).

Kekosongan jabatan ini terjadi di tengah sorotan publik dan para vendor yang menuntut kejelasan pembayaran proyek senilai Rp 54 miliar, yang belum dibayarkan sejak tahun 2022 hingga 2024. Aksi penyegelan terhadap fasilitas non-vital di RSD Madani dilakukan sebagai bentuk protes, dan para kontraktor mendesak pertemuan langsung dengan Wali Kota untuk mencari solusi.

Situasi ini dinilai memperumit penyelesaian krisis di RSD Madani. Selain masalah keuangan, kini rumah sakit milik pemerintah itu juga menghadapi tantangan kepemimpinan. Ketidakhadiran figur direktur definitif dianggap sebagai hambatan dalam pengambilan keputusan penting, terutama terkait komunikasi antara pihak rumah sakit, vendor, dan Pemerintah Kota.

Sebelumnya, Kepala Bidang Sumber Daya dan Informasi RSD Madani, Rice Maulana, mengakui bahwa beban hutang kepada vendor merupakan warisan dari kegiatan nonbudgeting yang berlangsung sejak 2022. Ia juga menegaskan bahwa pelayanan pasien tetap berjalan karena penyegelan hanya dilakukan di ruang manajemen, fisioterapi, dan parkiran.

Dengan belum adanya direktur definitif, banyak pihak berharap Pemerintah Kota segera mengambil langkah konkret guna menuntaskan polemik di RSD Madani, termasuk menyelesaikan tunggakan kepada lebih dari 100 vendor yang terlibat dalam pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, dan pembangunan infrastruktur. ***