JAKARTA - Kegagalan negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat (AS) memicu rencana Teheran untuk beralih ke postur militer ofensif. Laporan dari Kantor Berita CNA mengutip pernyataan pejabat senior Iran kepada Reuters pada Senin (17/8/2026) yang menyebutkan bahwa upaya mengakhiri perang secara permanen menemui jalan buntu setelah Washington menolak memperpanjang nota kesepahaman (MoU) gencatan senjata sementara.

Kondisi ini menghentikan kemajuan pembicaraan damai serta rencana pembukaan kembali jalur kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Situasi tersebut membuka peluang berlanjutnya konflik yang bermula dari serangan militer AS dan Israel ke wilayah Iran pada 28 Februari 2026 lalu.

"Entitas Iran harus siap untuk meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah yang lebih luas, karena Iran siap mengambil keputusan dan tindakan sulit," ujar pejabat senior Iran tersebut.

Tenggat Waktu Berakhir Tanpa Kesepakatan

Nota kesepahaman yang diteken pada 17 Juni 2026 sebelumnya memberikan tenggat waktu 60 hari bagi kedua belah pihak. Waktu tersebut diberikan untuk menyepakati isu program nuklir Iran dan pencabutan sanksi ekonomi dari AS. Namun, perselisihan terkait kewenangan pengawasan Selat Hormuz membuat kesepakatan penghentian operasi militer gagal terwujud.

Iran mengklaim poin kelima dalam MoU memberikan mereka hak untuk mengelola wilayah perairan yang berbatasan dengan Oman tersebut. Pihak AS menolak interpretasi ini. Ketidaksepakatan memuncak saat Iran mulai menembaki kapal-kapal yang melintasi jalur yang tidak disetujui, hingga Presiden AS, Donald Trump mendeklarasikan bahwa kesepakatan tersebut berakhir pada 7 Juli lalu.

Menanggapi pertanyaan wartawan pada Senin (17/8/2026), Presiden AS, Donald Trump menegaskan tidak akan memberikan perpanjangan waktu untuk kesepakatan sementara tersebut. Pejabat Iran membalas dengan menuntut AS memenuhi seluruh ketentuan MoU dalam beberapa minggu ke depan sebagai syarat mutlak perundingan lanjutan.

Jalur Belakang dan Potensi Blokade

Jika jalur diplomasi sepenuhnya gagal, Teheran berencana melancarkan serangan militer presisi untuk mematahkan blokade laut AS. Di sisi lain, laporan dari Axios dan Fox News mengungkap adanya komunikasi jalur belakang (backchannel) yang dibuka oleh Trump dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).

Mantan Direktur Intelijen Nasional, Tulsi Gabbard dilaporkan berbicara dengan seorang pemimpin Kurdi Irak untuk menyampaikan pesan kepada Komandan IRGC, Jenderal Ahmad Vahidi.

"Saya tidak bisa merinci detailnya, tetapi percakapan antara pemerintah AS dan berbagai pihak di pemerintahan Iran saat ini mungkin merupakan yang paling intens dibandingkan sebelumnya," papar Utusan Khusus AS, Jared Kushner dalam wawancara dengan Fox News Channel.***