PEKANBARU – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Riau 2026 berpotensi mengalami penurunan dibandingkan APBD murni. Kondisi tersebut dipicu belum optimalnya realisasi pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Abdullah, mengatakan berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan hingga saat ini, APBD Perubahan 2026 berpeluang berada di bawah angka APBD murni.

“Kalau melihat realisasi, bisa jadi turun dari murni. Tapi mungkin enggak banyak, dari Rp8,3 menjadi Rp8 triliun,” ungkap Abdullah, Selasa (18/8/2026).

Jika proyeksi tersebut terealisasi, terdapat potensi koreksi sekitar Rp300 miliar terhadap postur APBD Riau 2026. Meski demikian, Abdullah menegaskan angka tersebut belum final dan masih berupa perkiraan.

Menurut politisi PKS tersebut, Banggar DPRD Riau masih menunggu dokumen resmi dari Pemerintah Provinsi Riau untuk memastikan angka pendapatan dan belanja yang akan diajukan dalam APBD Perubahan 2026.

“Banggar masih menunggu dokumen resmi dari Pemerintah Provinsi Riau untuk mengetahui angka pendapatan dan belanja yang benar-benar diajukan dalam APBD Perubahan 2026,” ujarnya.

PAD Belum Optimal

Persoalan PAD menjadi perhatian serius DPRD Riau. Sebab, kemampuan pemerintah daerah menggali sumber-sumber pendapatan akan sangat menentukan ruang fiskal untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

DPRD Riau sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan PAD. Di antaranya melalui Panitia Khusus (Pansus) OPD serta Komisi III yang intensif melakukan rapat bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), organisasi perangkat daerah terkait hingga para pelaku usaha yang menjadi wajib pajak.

Namun, berbagai langkah tersebut dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan PAD.

“Jadi ini balik lagi ke eksekutif. Pengaruhnya juga tidak bisa instan karena sistem pendataan, pengawasan, digitalisasi butuh waktu dan pembiayaan,” kata Abdullah.

Menurutnya, persoalan peningkatan PAD tidak cukup hanya dengan melakukan rapat dan evaluasi. Dibutuhkan pembenahan sistem secara menyeluruh, mulai dari pendataan wajib pajak, pengawasan penerimaan hingga pemanfaatan teknologi.

Digitalisasi Dinilai Bisa Tekan Kebocoran

Salah satu rekomendasi yang didorong Pansus OPD dan Komisi III DPRD Riau adalah memperkuat sistem digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Digitalisasi dinilai penting untuk mempersempit potensi kebocoran sekaligus membuat proses pemungutan pajak dan retribusi lebih transparan, terukur dan mudah diawasi.

“Digitalisasi ini kita dorong supaya tidak ada potensi kebocoran-kebocoran. Tapi itu butuh uang, butuh dana untuk penyelenggaraannya,” jelas Abdullah, yang merupakan mantan Ketua Pansus OPD DPRD Riau.

Namun, penerapan sistem tersebut masih terbentur persoalan anggaran dan kesiapan teknis. Karena itu, digitalisasi pendapatan belum dapat dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.

“Kalau di Perubahan, belum,” tegasnya.

Dengan kondisi tersebut, program digitalisasi pendapatan daerah diperkirakan baru dapat diakomodasi dalam APBD murni 2027.

Ruang Fiskal Semakin Tertekan

Potensi penurunan APBD dari kisaran Rp8,3 triliun menjadi sekitar Rp8 triliun menjadi sinyal bagi Pemerintah Provinsi Riau bahwa ruang fiskal daerah semakin terbatas.

Pembahasan APBD Perubahan 2026 pun tidak sekadar menjadi agenda menyesuaikan angka pendapatan dan belanja. DPRD harus memastikan setiap kebijakan anggaran tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah terbatasnya kemampuan fiskal daerah.

Di sisi lain, Pemprov Riau dituntut lebih agresif menggali sumber-sumber pendapatan yang legal, potensial dan berkelanjutan.

Jika digitalisasi baru dapat diterapkan pada 2027, maka pekerjaan rumah terbesar pemerintah daerah saat ini adalah memastikan persoalan rendahnya realisasi PAD tidak kembali berulang dalam pembahasan APBD tahun berikutnya.

APBD yang terus terkoreksi tanpa dibarengi pembenahan sumber pendapatan pada akhirnya berpotensi mempersempit ruang pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Riau. ***