PEKANBARU, GORIAU.COM - Selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman juga akan menata ulang aset, pemisahan aset dan merapikan pembukuan piutang Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini dilakukan karena dirasa akan menjadi ancaman dalam meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2015.

"Selain SDM SKPD yang diperhatikan. Kami juga khawatir, jangan sampai persoalan aset, pemisahan aset dan piutang yang terjadi di Pemprov Riau mengganggu pencapaian kita untuk mempertahan WTP," ungkap Andi Rachman ditemui GoRiau.com usai mengikuti teleconference di ruang Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau, Rabu (11/11/2015).

Andi Rachman mengatakan, dia telah menyiapkan matrik guna menyusun siapa-siapa saja yang bertanggung jawab mengenai kapan harus diselesaikan dan bagaimana sistem pelaporannya. Untuk mencapai WTP, memuat persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan dan ketiga hal seperti aset, pemisahan aset dan piutang merupakan hal penting dalam penilaian WTP.

Dia juga telah melakukan aksi melalui Instruksi Gubernur dan Peraturan Gubernur yang ditujukan kepada pemerintah daerah bersama SKPD terkait untuk menjalankan Tupoksi dengan benar. "Seluruh SKPD sudah kami instruksikan untuk menata ulang aset termasuk penyusutan aset," kata Andi Rachman.

Untuk masalah aset, dia telah meminta SKPD di lingkungan Pemprov Riau agar menata ulang pembukuan aset. "Menyangkut domain aset harus bekerja keras. Untuk hal ini saya akan meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menyelesaikan masalah aset di Pemprov Riau," tutupnya.***