JAKARTA – Inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump membentuk Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk Gaza pascaperang mulai memetakan ulang kekuatan geopolitik dunia. Gagasan yang diklaim bertujuan mengawal rekonstruksi Gaza ini justru memunculkan garis tegas antara negara yang merapat dan mereka yang memilih melawan.

Lebih dari 60 negara dikirimi undangan resmi Washington untuk terlibat dalam pengawasan pascakonflik Gaza. Dewan ini dirancang bukan sekadar forum koordinasi, melainkan badan strategis dengan kewenangan luas di bawah kendali langsung Trump sebagai ketua. Board of Peace akan membawahi Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) dan mengontrol arah kebijakan rekonstruksi.

Struktur dewan diisi tokoh-tokoh berpengaruh dunia. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, bos Apollo Global Management Marc Rowan, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, hingga menantu Trump Jared Kushner tercatat berada di jajaran pengawas. 

Indonesia mengambil posisi penting dengan menyatakan resmi bergabung. Langkah Jakarta menempatkan Indonesia dalam barisan negara-negara mayoritas Muslim yang menilai dewan ini sebagai peluang strategis untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina.

“Indonesia bersama Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan UEA menyambut undangan Presiden Trump. Keputusan bersama telah diambil untuk bergabung,” tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (22/1/2026).

Selain poros Muslim, sejumlah negara lain juga menyatakan komitmen. Dari kawasan Timur Tengah, Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu resmi bergabung bersama Bahrain dan Maroko. Dari Eropa dan Asia Tengah, Hungaria yang dipimpin Viktor Orbán, Belarus di bawah Alexander Lukashenko, serta Kazakhstan dan Uzbekistan ikut meneken keikutsertaan. Di benua Amerika, Argentina yang dipimpin Javier Milei dan Kanada di bawah Perdana Menteri Mark Carney turut masuk dalam barisan.

Trump menetapkan aturan ketat dalam keanggotaan. Masa keikutsertaan dibatasi maksimal tiga tahun. Negara yang ingin berstatus anggota tetap diwajibkan menyetor dana operasional sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp17 triliun.

Namun, tidak semua negara menyambut gagasan ini. Penolakan keras justru datang dari Eropa Barat. Presiden Prancis Emmanuel Macron memimpin barisan negara yang menolak ikut serta. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, melontarkan kritik tajam terhadap struktur dewan.

“Ini sangat jauh dari semangat Piagam PBB,” tegas Barrot, menyoroti besarnya kekuasaan ketua dewan yang dapat memveto keputusan mayoritas anggota.

Sikap serupa diambil Norwegia dan Swedia yang memilih menjaga jarak dari inisiatif Washington. Sementara itu, dua kekuatan besar dunia, China dan Rusia, masih berada pada posisi meninjau. Hingga kini belum ada keputusan resmi dari Beijing maupun Kremlin.

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui berada dalam dilema. Ia menyebut sulit membayangkan duduk dalam satu forum jika Rusia turut bergabung.

“Sangat sulit bagi saya jika Rusia juga ada di sana,” ungkap Zelensky.

Dengan keterlibatan tokoh global, aturan finansial bernilai fantastis, serta kontroversi kewenangan, Board of Peace versi Trump diperkirakan bukan sekadar forum perdamaian. Dewan ini dinilai berpotensi menjadi alat geopolitik baru yang menantang peran lembaga internasional konvensional dalam menangani konflik Timur Tengah. ***