PEKANBARU - Fenomena penegakan hukum di Riau seperti buah simalakama, karena saling kait mengait. Dilema itu menjadi lingkaran yang sulit diputus. Salah satu contonnya, pejabat publik takut bersikap kritis karena takut ditangkap, lalu ada juga pejabat melakukan suap karena banyak aparat penegak hukum (APH) yang tidak berintegritas.

"Dalam diskusi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 23 Mei 2023 kemaren, saya menyampaikan bahwa pejabat publik itu serba salah. Jika terlalu vokal, kita dicari-cari kesalahan kita," kata Anggota DPRD Provinsi Riau Komisi I, Mardianto Manan kepada GoRiau.com, Kamis (25/5/2023).

Karena menjadi ''benang kusut, akhirnya indeks korupsi di lingkungan pemerintahan di Riau masih tinggi.

Mardianto juga mengungkapkan bahwa banyak pejabat yang merasa terintimidasi untuk menunjukkan sikap kritis lantaran takut kesalahannya terbongkar.

Dalam diskusi dengan utusan KPK, ia juga menjelaskan bahwa banyaknya kasus suap terhadap APH yang melibatkan pejabat publik, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif karena APH juga banyak yang tidak berintegritas.

"Banyak pejabat publik, baik eksekutif maupun legislatif, yang melakukan tindakan suap kepada APH. Dan, banyak pihak APH yang tidak menjaga integritasnya di Provinsi Riau ini," terang Mardianto. ***