TEMBILAHAN- Mewakili Bupati Inhil, HM Wardan, Asisten II Setdakab, Rudiansyah menghadiri FGD (Focus Group Discussion) penyelesaian permasalahan ekspor dan impor rencana pengaturan tata niaga ekspor kelapa bulat, di Pekanbaru, Rabu (13/7/2016).

FGD yang ditaja Disperindag Provinsi Riau bekerjasama dengan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan RI itu dilaksanakan selama satu hari.

FGD ini sendiri dilaksanakan dalam rangka mengsinergikan Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai harga kelapa yang selama ini ditentukan oleh pelaku usaha.

Asisten II Setdakab Inhil, Rudiansyah pda kesempatan itu menyampaikan, kondisi kepala yang ada di Inhil saat ini sudah sangat jauh dari harapan, dimana pada tahun 1970 merupakan primadona bagi masyarakat.

''Salah satu faktor kelapa tidak lagi menjadi primadona adalah harga kelapa yang tidak stabil,'' jelasnya.

Karena harga kelapa yang tidak stabil dan cenderung lebih sering murah itu, membuat petani tidak lagi mampu merawat kebun kelapa mereka dari ancaman hama dan intusi air laut.

''Akhirnya, banyak kebun yang rusak, dan hasil dari kebun kelapa juga tidak memadai. Kami dari Pemkab Inhil berharap dengan adanya FGD ini bisa membawa perubahan nantinya ke arah yang lebih baik,'' harap Rudiansyah.adv