DUMAI, GORIAU.COM - Maraknya praktek perjudian yang berkedokkan Gelanggang Permainan anak-anak (Gelper) disinyalir meresahkan masyarakat Kota Dumai, beberapa hari lalu Organisasi kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Dumai (HMD) melancarkan aksi demonstrasi menuntut agar pemerintah Kota Dumai dan Aparat keamanan untuk menutup arena permainan yang terindikasi perjudian tersebut. 

Pasca gerakan yang di lancarkan HMD, Ketua DPRD kota Dumai Zainal Effendi sempat membuat Ketua HMD Pengurus Pusat Riau Berang. Pasalnya, unsur pimpinan DPRD Kota Dumai mengeluarkan statement di salah satu media massa, bahwasanya DPRD tidak ikut campur terkait aktivitas Gelper tersebut dan itu adalah tanggung jawab Pemerintah melalui BPTPM selaku pemberi izin ujar ketua DPRD.

Hal tersebutlah yang membuat Ketua HMD M. ade naik pitam,"Tidak selayaknya wakil rakyat dengan seenaknya mengucapkan seperti itu, apalagi Zainal Efendi selaku pimpinan di DPRD, ini membuktikan bahwasanya ketua DPRD Dumai menutup mata dan hatinya atas fenomena yang di alami masyarakat di daerahnya, seharusnya Wakil Rakyat peka dengan permasalahan ini selaku penyambung lidah Rakyat jangan asal omong belaka," ujar M Ade, Ketua HMD Pusat Riau di Dumai Sabtu (1/2/2014) kepada GoRiau.com.

Dalam tuntutan Aksi HMD kemarin juga menuntut agar DPRD Dumai membentuk tim khusus guna menindak lanjuti atas maraknya praktek perjudian dan prostitusi di Dumai ini. Bukanya di tanggapi, malah ketua DPRD mengatakan tidak ikut campur, perlu dipertanyakan ada apa sebenarnya dengan ketua DPRD,,?"jangan-jangan ada indikasi main mata," tambah ade.

Sekjen HMD Syukrizal menambahkan, terkait siapa yang bertanggung jawab atas fenomena ini selain pemerintah adalah juga DPRD karena DPRD kan sebagai lembaga Legislatif yang mengawasi kinerja dari Eksekutif bahkan Ketua DPRD juga termasuk dalam unsur FORKOMPINDA Kota Dumai.

"Dalam hal ini maka kami dari Himpunan Mahasiswa Dumai (HMD) sangat kecewa atas pernyataan ketua DPRD Kota Dumai yang seolah-olah tidak perduli atas aspirasi masyarakat Dumai dan dalam hal ini yang pertama kami meminta kepada DPRD Kota Dumai untuk menggunakan Hak Interpelasi agar memanggil pihak-pihak terkait dalam hal ini Walikota, BPTPM, Kapolres, Disbudparpora, Kasatpol PP, MUI, dan KNPI Kota Dumai. Yang kedua kita meminta LAMR Dumai memberikan teguran keras kepada Ketua DPRD Kota Dumai terkait dengan hal di atas." tegasnya.(egy)