p>PEKANBARU - Pengembangan hilirisasi industri kelapa sawit dipastikan tidak akan mencapai target jika ekosistem dari hulu hingga hilir tidak dikelola secara berkelanjutan. Integrasi kedua sektor ini menjadi syarat utama agar nilai tambah dari industri sawit dapat mendongkrak perekonomian masyarakat secara langsung.

Ekosistem Hulu Penentu Keberhasilan

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menekankan bahwa perkebunan dan pertanian merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang direncanakan harus memberikan dampak ekonomi yang nyata di lapangan.

"Hilirisasi tidak bisa jalan jika ekosistem tidak berkembang, hilirisasi tidak jalan jika hulu tidak diurus dengan baik," tegas Rachmat saat menghadiri Sawit Indonesia Expo (SIExpo) & Conference 2026 di SKA Coex, Sabtu (8/8/2026).

Ia memaparkan bahwa merumuskan rencana pembangunan yang baik adalah sebuah tantangan, namun memastikannya terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas adalah tantangan yang jauh lebih besar.

Melalui forum SIExpo 2026 yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan tersebut, ia meminta arah pengembangan industri tidak lagi semata-mata berfokus pada kuantitas produksi.

"Pastikan produksi kelapa sawit bisa dinikmati semua rakyat Indonesia, dan yang menghasilkan ikut makmur," harapnya.

Fokus Pemprov Riau pada Tata Kelola

Menyikapi arahan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi menyampaikan bahwa kelapa sawit memiliki posisi yang sangat strategis bagi perekonomian daerahnya. Tantangan ke depan adalah menaikkan kelas kekuatan industri ini agar porsi keuntungan yang diterima masyarakat semakin besar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau saat ini tengah fokus membenahi sejumlah aspek hulu di sektor perkebunan sawit, yang meliputi:

  • Penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
  • Peningkatan sarana dan prasarana penunjang.
  • Pembenahan tata kelola perkebunan secara menyeluruh.
  • Pengaturan harga tandan buah segar (TBS) bagi pekebun yang bermitra.
  • Mendorong percepatan upaya sertifikasi lahan.

Terkait dorongan peningkatan hasil produksi, Syahrial memastikan hal tersebut dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan lingkungan atau membuka area tutupan baru.

"Jika kita mampu meningkatkan produksi, tidak harus perluasan lahan, tapi peningkatan kebunnya sekaligus menjaga lingkungan," urainya. ***