TEMBILAHAN- Tidak hanya Direktur RSUD Puri Husada Tembilahan, Irianto yang kecewa terkait gagalnya pembangunan ruang rawat inap karena ditolak di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Ketua Komisi IV, Adriyanto uga mengungkapkan kekecewaannya.

''Kalau Direktur RSUD kecewa, saya sangat kecewa,'' ujar Adriyanto.

Menurut Adriyanto, sebelumnya telah diusulkan untuk pembangunan ruang rawat inap melalui APBD Riau tahun 2016 sebesar Rp17,5 miliar, sementara untuk ruang rawat jalan, dianggarkan melalui APBD Inhil sebesar Rp23 miliar.

Baik di Bappeda maupun DPRD Riau, dikatakan pria yang akrab disapa H Ateng ini, pihaknya di komisi IV DPRD Inhil sudah mendatangi keduanya, untuk meminta bantuan pembangunan ruang rawat inap itu.

''Harapan kita, Anggota DPRD Riau dapil Inhil bisa mengawal anggaran itu, karena Bappeda Riau sudah menyetujui dan menganggarkannya,'' lanjutnya.

Namun yang terjadi, dijelaskan Politisi Partai Amanat Nasional itu, pembangunan gagal karena tidak disetujui oleh Banggar DPRD Riau.

''Kita minta tolong dikawal, dan mereka (anggota DPRD Riau dapil Inhil) secara lisan juga sudah berkomitmen untuk membantu. Tapi sekarang, Banggar malah menolaknya,'' sebutnya.

Secara pribadi dan jabatan, ia mengaku sangat kecewa, karena kerja keras bersama teman-teman anggota Komisi IV lainnya tidak ditanggapi dengan serius, padahal, RSUD Puri Husada Tembilahan sangat membutuhkan ruang rawat inap tersebut.

''Sekarang kita mempertanyakan komitmen DPRD Dapil Inhil. Karena urusan kesehatan ini wajib. Atau jangan-jangan, Pemerintah Provinsi dan DPRD Riau tak menganggap Inhil bagian dari Riau, sehingga urusan wajib pun kita tak diperhatikan. Kalau kita masih dianggap bagian dari Provinsi ini, tentunya pembangunan ini tidak dibatalkan'' tukas H Adriyanto.***