PEKANBARU - Dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar tidak seorang diri. Dirinya bersama 18 Gubernur se Indonesia, serta anggota DPR dan DPD RI sesuai daerah pemilihan masing-masing, memperjuangkan agar daerah penghasil sawit mendapatkan bagian.

Syamsuar mengatakan, dengan adanya pertemuan kepala daerah penghasil kelapa sawit, telah didapati tiga poin kesepakatan saat rapat bersama di Kota Pekanbaru, Riau, Sabtu (11/1/2020), kemarin.

Ketiga poin kesepakatan tersebut dipaparkan Syamsuar kepada GoRiau.com, yang pertama bagaimana adanya revisi Undang Undang mengenai DBH. Sebab, dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, belum masuk DBH Kelapa Sawit. Sementara yang ada baru DBH Pajak dan Migas (minyak dan gas).

Poin kedua, dikatakan Syamsuar, adanya peraturan mengenai pajak kelapa sawit. Sementara, perkebunan yang menghasilkan pemasukan bagi negara, berupa Bea Keluar (BK) dan Pungutan Eskpor (PE) yang sangat besar.

Poin ketiga, sambung Syamsuar, kepala daerah penghasil kelapa sawit mengusulkan agar DBH Kepala Sawit untuk porsinya kiranya bisa 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pusat.

"Alhamdulillah dengan adanya pertemuan ini, muncul kesepakatan tersebut dari daerah atau provinsi penghasil sawit. Kesepakatan ini nantinya dibahas dengan anggota DPR dan DPD RI dari daerah pemilihan dimasing-masing provinsi," kata Syamsuar kepada GoRiau.com, Minggu (12/1/2020).

Menurut Syamsuar, kuncinya adalah perubahan Undang Undang. Daerah penghasil kelapa sawit menerima dampak dari pengelolaan perkebunan sawit, seperti kerusakan infrastruktur jalan akibat pengangkutan CPO. Tingginya potensi erosi, serta juga resiko pencemaran udara, tanah dan air akibat ancaman karhutla, limbah padat B3 serta limbah cair," ungkap Syamsuar.

Syamsuar bersama 18 gubernur yang daerahnya merupakan penghasil sawit, berharap adanya perubahan yang bisa dirasakan daerah dari DBH Kelapa Sawit. Sehingga, pembangunan bisa semakin merata di daerah.

Adapun gubernur dari daerah penghasil sawit yang hadir, yakni Gubernur Sumatera Utara, Aceh, Sumsel dan Kaltim. Yang diwakili wakil gubernur, yakni Wakil Gubernur Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Provinsi lainnya yang diwakili Sekdaprov, Asisten II dan Kepala Dinas atau Badan, yakni Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara dan Papua Barat. ***