PEKANBARU – Simpang siur pernyataan Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Wakil Gubernur, SF Hariyanto, terkait defisit keuangan Pemerintah Provinsi Riau menuai sorotan. Pengamat pemerintahan dan sosial, Intsiawati Ayus, menilai ketidaksinkronan informasi tersebut berdampak besar terhadap kepercayaan publik.

“Banyak hal yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk kemitraan antara lembaga eksekutif dan legislatif serta koordinasi dalam manajemen pemerintahan yang terlihat tidak berjalan sebagaimana mestinya. Setiap pihak tampak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Intsiawati Ayus kepada GoRiau.com, Rabu (26/3/2025).

Ia menyebut bahwa akar persoalan justru ada pada koordinasi internal yang seharusnya dikendalikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Menurutnya, Sekda memegang peran penting dalam memastikan alur informasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD Riau berjalan lancar.

“Jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) benar-benar objektif dalam memeriksa dan mengaudit laporan pelaksanaan APBD 2024, maka semuanya akan jelas. Akan terlihat berapa realisasi pendapatan dan belanja, apakah ada kegiatan mendadak yang muncul, berapa kegiatan yang belum terbayar, serta sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2024, jika memang ada,” jelasnya.

Intsiawati juga mengimbau masyarakat untuk bersabar menanti hasil audit BPK sebelum membuat penilaian terhadap kondisi keuangan daerah.

“Untuk sementara ini, sebaiknya masyarakat mendengarkan catatan dari Sekda. Saat ini, Sekda adalah pihak yang paling bisa dipercaya karena ia yang mengetahui informasi lintas OPD hingga DPRD Riau,” pungkasnya. ***