PEKANBARU - Bayang-bayang biaya mahal kerap menghantui benak keluarga kurang mampu ketika anak mereka terlempar dari persaingan masuk sekolah negeri. Namun, ketakutan tersebut kini langsung ditepis lewat intervensi kebijakan perlindungan sosial dari pemerintah daerah.

Merespons adanya selisih 11.699 lulusan SMP yang dipastikan tidak tertampung di SMA dan SMK negeri tahun 2026 ini, Dinas Pendidikan secara proaktif meluncurkan jaring pengaman berlapis. Langkah strategis ini mengunci hak pendidikan setiap warga negara tanpa memandang kasta ekonomi.

Kepala Disdik Riau, Erisman Yahya menginstruksikan pengaktifan penuh program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Afirmasi. Skema pembiayaan khusus ini menjadi tiket emas bagi siswa miskin untuk menikmati fasilitas sekolah swasta elit tanpa harus merogoh kocek sepeser pun.

"Kalau ada anak-anak dari keluarga kurang mampu yang tidak diterima di sekolah negeri, mereka bisa masuk ke sekolah swasta yang sudah bekerja sama dengan Disdik," ungkap Erisman, Jumat (5/6/2026).

Jaminan Pendidikan Tanpa Diskriminasi

Suntikan dana afirmasi ini langsung disalurkan kepada puluhan sekolah swasta yang telah terikat perjanjian kerja sama resmi dengan pemerintah. Tujuannya sangat jelas, yakni menyisir setiap anak rentan putus sekolah agar tetap berada di dalam ruang kelas.

"Mereka akan bersekolah secara gratis melalui program BOSDA Afirmasi yang kita berikan," tambahnya.

Secara terpusat, total daya serap gabungan pendidikan menengah di Riau telah menyentuh angka 122.976 kursi. Angka raksasa tersebut bersumber dari akumulasi 466 sekolah negeri dan 350 sekolah swasta, yang seluruhnya disiapkan untuk melayani 103.247 lulusan tahapan pendidikan dasar.

Tersedianya ruang belajar yang surplus ini sekaligus menutup ruang bagi alasan klasik putus sekolah akibat keterbatasan infrastruktur maupun ketiadaan biaya dari pihak orang tua. ***