PEKANBARU - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) mengecam aksi perkelahian antara dua kelompok pendukung anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Golkar. Peristiwa tersebut terjadi saat pelaksanaan Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau, Kamis (16/7/2026).

Tindakan yang diwarnai pengerahan massa dan kekerasan fisik di lingkungan dewan itu dinilai sangat disayangkan karena terjadi di lembaga perwakilan rakyat. Lembaga tersebut sejatinya menjadi sarana musyawarah dan memperjuangkan kepentingan publik, bukan arena pelampiasan emosi.

"Jangan nodai rumah rakyat dengan adu jotos, kembalikan marwah politik beradab di Bumi Melayu Riau," tegas Ketua Umum FKPMR, Drs Raja Mambang Mit, Jumat (17/7/2026).

Insiden ini dianggap mencoreng nilai budaya daerah yang memegang teguh falsafah adat bersendi syarak. FKPMR menegaskan perbedaan pendapat seharusnya diselesaikan melalui dialog, adab, dan akal sehat, tanpa menggunakan kekerasan.

Atas kejadian ini, organisasi tersebut menyampaikan sejumlah desakan kepada beberapa pihak terkait. Pimpinan DPRD Provinsi Riau diminta segera mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi pengamanan internal, menertibkan akses masuk massa pendukung, serta memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar tata tertib.

Selain itu, tuntutan juga ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau dan Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk bertanggung jawab melakukan pembinaan internal. Langkah ini diharapkan mampu menertibkan kader dan simpatisan agar tidak merusak nama baik partai maupun kelembagaan legislatif.

"Aparat penegak hukum kami desak untuk menindak secara hukum jika ditemukan unsur pidana dalam peristiwa tersebut," tambah Sekretaris Jenderal FKPMR, Dr Ahmad Hijazi, SE, MSi.

Sebagai elemen penopang dan penyeimbang masyarakat, FKPMR mengingatkan seluruh anggota legislatif dan partai politik bahwa jabatan merupakan amanah yang wajib dijaga dengan etika. Mereka tidak ingin peristiwa ini menjadi preseden buruk yang merusak kepercayaan sekitar tujuh juta penduduk Riau akibat ulah segelintir pihak.

"Riau perlu wakil rakyat bertarung gagasan dengan mengedepankan akhlak di ruang rapat, bukan bertarung fisik di lorong kantor," ungkapnya. ***