JAKARTA, GORIAU.COM - Kader PDI Perjuangan asal Riau Fakhruddin berharap, DPP tetap mengusung kadernya sendiri dalam pemilihan umum kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Riau September 2013 mendatang. Fakhruddin mengatakan, sejelek apapun kader berlambang banteng mengamuk, tetap masih yang terbaik untuk diusung dibandingkan kader parpol lain.

"Saya masih berharap dan tetap meminta DPP mengusung kader murni dari PDIP, siapapun orangnya. Kalau Suryadi Khusaini yang diputuskan, saya setuju. Demikian pula jika DPP memutuskan saya, semua harus mengikuti keputusan partai," ujar Fakhruddin di Jakarta, Selasa (4/12/2012).

Ditegaskan mantan anggota komisi II DPR RI itu, sejak awal dirinya tidak berangan-angan menjadi bakal cagubri atau bakal calon wagubri. Hal itu ditunjukkan dengan mendaftarkan diri ke DPD PDI Perjuangan Riau ketika pendaftaran bakal cagubri dimulai. "Kalau partai menugaskan, saya siap saja, sepanjang 'tidak meloncat ke laut yang dalam'. Artinya maju harus melalui perhitungan yang matang," ujarnya.

Namun, belakangan waktu, namanya mulai diapungkan sebagai bakal cagubri, karena elit-elit partai yang memulainya. Sebab kata Fakhruddin, DPP PDI Perjuangan memiliki kewenangan penuh atau hak prerogatif untuk mencalonkan siapapun kader internal sebagai cagubri, baik yang mendaftarkan diri ke DPD PDI Perjuangan atau tidak mendaftarkan diri.

"Kader partai, tidak harus ketua DPD PDI Perjuangan, tapi bisa pengurus, atau mantan pengurus. Karena itu saya berharap DPP bisa mengusung kader murni," ujarnya.

Ditambahkan mantan Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, DPP PDI Perjuangan sekarang ini pro-aktif untuk mendata kader-kadernya secara formal dan non-formal sebelum memutuskan kelayakan kader tersebut untuk dicalonkan dan maju sebagai cagub, cawako atau cabup.

PDI Perjuangan melakukan hal tersebut, karena pengalaman selama ini, ketika mencalonkan kader dari parpol, banyak komitmen awal yang dilanggar oleh kader ketika sudah menjadi kepala daerah.

"Banyak (kader diusung PDIP) yang sudah jadi kepala daerah, partai menjadi sulit berkomunikasi dan tidak berhasil menjalankan program dan pelanggaran komitmen awal yang sudah dicanangkan," katanya. (nti/drc)