PEKANBARU – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, memberikan sinyal evaluasi total terhadap jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mencatatkan kinerja stagnan sepanjang tahun 2025. Sorotan tajam tertuju pada PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) dan Perumda Tirta Siak yang dinilai belum mampu keluar dari zona keterpurukan finansial dan operasional.

Dalam keterangannya, Ingot membedah akar masalah yang menyebabkan PT SPP kehilangan momentum pertumbuhan. Perusahaan ini mengalami disrupsi internal setelah tidak lagi diberikan wewenang untuk mengelola operasional bus Trans Metro Pekanbaru (TMP). Dampaknya, SPP kini dipaksa mencari ceruk pasar baru guna menjaga keberlangsungan perusahaan.

"SPP kan cenderung stagnan, karena ada perubahan bisnis inti," ungkap Ingot Ahmad Hutasuhut saat meninjau progres kinerja perusahaan pelat merah tersebut, Selasa (27/1/2026).

Sebagai langkah penyelamatan jangka pendek, Pemko Pekanbaru telah menyepakati perjanjian sewa lahan agar PT SPP mengelola Taman Labuai City Walk Pekanbaru. Kawasan kuliner ini diharapkan menjadi mesin pendapatan baru bagi SPP selama dua tahun ke depan. Selain sektor kuliner, pemerintah juga mendorong percepatan administrasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Kawasan Industri Tenayan (KIT) agar SPP memiliki aset strategis yang lebih bernilai tinggi.

Kondisi yang jauh lebih pelik dialami oleh Perumda Tirta Siak. Ingot mengakui secara terbuka bahwa perusahaan pengelola air bersih ini masih berada dalam kondisi tidak sehat. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam dan telah merumuskan kebijakan "penyembuhan" yang akan diakselerasi tahun ini.

"Kita sudah punya formulasi untuk perbaikan di tahun 2026. Fokus kita adalah menyehatkan manajemen dan layanan pelanggan," paparnya dengan nada serius.

Di tengah bayang-bayang rapor merah dua BUMD tersebut, BPR Pekanbaru muncul sebagai anomali dengan kinerja yang relatif stabil. Meski demikian, Ingot memberikan tantangan besar bagi jajaran direksi yang saat ini tengah dalam proses seleksi. Ia menuntut pimpinan baru BPR nantinya tidak hanya sekadar menjalankan bisnis perbankan konvensional, tetapi harus berani melakukan transformasi total menjadi bank syariah.

Langkah transformasi ini dianggap krusial agar BPR Pekanbaru bisa lebih adaptif dalam merangkul pelaku UMKM lokal yang mendominasi ekosistem ekonomi di Kota Bertuah. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap, rentetan evaluasi dan perubahan strategi ini mampu mengubah wajah BUMD dari sekadar entitas penghabis subsidi menjadi kontributor nyata bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).***