PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menggelar refleksi akhir tahun 2025 dengan menitikberatkan pada kondisi fiskal daerah, efektivitas belanja, serta strategi menjaga kesinambungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agenda tersebut dipimpin Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, di ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (31/12/2025).

Refleksi ini, menurutnya, menjadi bentuk keterbukaan pemerintah kepada publik terkait kinerja keuangan daerah sepanjang 2025. Dalam pemaparannya, kondisi fiskal Provinsi Riau menunjukkan proyeksi realisasi pendapatan sebesar 86,77 persen atau Rp8,21 triliun dari pagu Anggaran Perubahan APBD sebesar Rp9,47 triliun.

“Secara rinci, proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp4.191.339.006.968 atau 80,59 persen. Pendapatan transfer diproyeksikan terealisasi Rp4.021.987.893.844 atau 94,36 persen, sementara lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6.224.860.000 atau 67,26 persen,” ujarnya.

Di sisi belanja, realisasi anggaran daerah diproyeksikan mencapai Rp7.928.612.127.339 atau 83,70 persen. Angka tersebut, jelasnya, tetap diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan belanja prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat, meski ruang fiskal cukup terbatas.

Tekanan fiskal sepanjang 2025 mendorong Pemprov Riau menerapkan kebijakan pengendalian belanja. Salah satu langkah yang diambil adalah pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara sebesar 30 persen selama Oktober hingga Desember 2025.

“Langkah pengurangan TPP ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan fiskal. Di sisi lain, kami tetap memastikan belanja wajib terpenuhi serta menggali potensi pendapatan baru,” jelasnya.

Upaya penguatan fiskal juga dilakukan melalui optimalisasi aset daerah dan sumber pendapatan alternatif, seperti rencana pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru. Langkah ini diharapkan dapat menambah kontribusi pendapatan di luar sumber konvensional.

Dari sisi belanja pelayanan dasar, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas. Hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Riau telah mencapai 7.145.705 jiwa atau 99,68 persen dari total penduduk.

“Kami berkomitmen memastikan pemenuhan UHC dan peningkatan layanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan rujukan, agar belanja kesehatan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terangnya.

Di bidang pendidikan, alokasi fiskal diarahkan pada program pendidikan gratis dan bantuan pendidikan. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional tercatat 36,91 persen, dengan capaian literasi membaca 44,83 persen.

“Melalui program Bosda, anggaran untuk sekolah negeri sebesar Rp358,59 miliar dan swasta Rp24,56 miliar, sehingga total Rp383,24 miliar. Selain itu, beasiswa dan bantuan pendidikan terus diberikan kepada ribuan penerima,” tuturnya.

Belanja infrastruktur difokuskan untuk menjaga fungsionalitas jalan dan jembatan. Sepanjang 2025, rehabilitasi jalan dilakukan sepanjang 30,639 kilometer, pemeliharaan jalan 278,318 kilometer, rehabilitasi lima unit jembatan, serta pemeliharaan 22 unit jembatan.

Sementara itu, kebijakan fiskal di sektor ketenagakerjaan diarahkan pada pengurangan pengangguran melalui pembiayaan pelatihan, sertifikasi, magang, hingga fasilitasi job fair dan Bursa Kerja Khusus bagi SMK, termasuk penempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Menutup refleksi akhir tahun, SF Hariyanto menegaskan bahwa kebijakan fiskal Pemprov Riau tetap berpihak pada perlindungan sosial dan pendidikan masyarakat miskin. Dukungan anggaran diberikan melalui bantuan pendidikan tinggi, pembangunan sekolah rakyat di tiga lokasi, serta perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 27.011 pekerja rentan.

“Seluruh kebijakan fiskal ini dirancang untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah sekaligus melindungi kelompok rentan di tengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya. ***