SELATPANJANG - Menurut Pakar Lingkungan Elviriadi, berbagai gebrakan yang dilakukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya adalah keinginan kuat untuk menata kembali carut marut managemen kehutanan dan lingkungan hidup di tanah air. Tapi, sejumlah kendala jelas-jelas menghadang.

"Beliau cukup serius menjalankan amanah tugas. Tapi sejumlah kendala jelas-jelas menghadang," kata Elviriadi saat berbincang-bincang dengan GoRiau, Jumat (26/1/2018).

Dosen Fapertapet UIN Suska Riau itu merincikan, paling sedikit ada 4 hambatan atau tantangan yang bakal dihadapi Menteri Siti;

Pertama, belajar pada kondisi kehutanan di Riau, Indonesia sesungguhnya mengalami pengalaman kelam kebijakan kehutanan. Dari 7 juta Ha hutan Riau, sebanyak 6 juta Ha telah dialihfungsikan kepada segelintir orang. Terjadilah ketimpangan kepemilikan hutan dan lahan yang luar biasa, kematian jutaan spesies fauna, efek bencana, kepala daerah tersandung kasus hukum.

"Hal-hal sengkarut semacam inilah yang coba diurai oleh seorang Siti Nurbaya," ujar Elviriadi.

Kedua, tambah Elv, kebijakan perlindungan gambut, perhutanan sosial, dan hutan adat KLHK seolah berbenturan dengan kebijakan revolusi perizinan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Ekonomi lainnnya. Di sini dituntut peran cerdas Menteri Koordinator dan Bung Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet mensinkronisir haluan dan arah antar kementerian.

"Kan Presiden Jokowi sering bertanya ke KLHK, kok hutan kita tak kunjung sejahterakan rakyat, jiplak aja Finlandia. Di pihak lain, izin pengelolaan hutan tanah diserahkan pada elit investor tak bertepi luasnya," ungkap Elviridiadi.

Dilanjutkan anak watan Kepulauan Meranti itu lagi, tantangan ketiga, para pemimpin dan rakyat jelata hari-hari mengagungkan kebatilan sehingga orang takut menegakkan aturan, PP, Kepres, dan pengawasan tak jalan. "Jadi, Menteri Siti harus mengidentifikasi para moralis yang dapat memudahkan agenda perubahan di kehutanan dan lingkungan," kata Pengurus Majelis Nasional KAHMI itu lagi.

Sedangkan tantangan keempat adalah, tersebab mengagungkan kebatilan ditambah cost politik yang sangat tinggi, maka opsi 'konspirasi kemakmuran' dalam meluluhlantakkan sumber daya alam (SDA) seringkali jadi pilihan primadona. Para elit yang demikian, harus dikenal secara komprehensif oleh Menteri Siti.

"Saya yakin, karena membaca konspirasi kemakmuran itu pula, RTRW Riau harus ditunda. Diminta buat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)," ujarnya.

"Yang penting sekali lagi, siapa pun kelak Menteri LHK nya, janganlah sampai mengagungkan kebatilan. Bisa blunder bangsa ini. Tak punya kekayaan alam dan tak punya masa depan," kata laki-laki bertubuh tambun di akhir bincang-bincang dengan GoRiau. ***