TELUKKUANTAN – Alokasi bantuan pemerintah pusat sebesar Rp100 juta untuk penyelenggaraan festival budaya Pacu Jalur 2026 menuai kritik tajam. Angka tersebut dinilai sangat tidak sebanding dengan kebutuhan anggaran kegiatan dan status festival yang telah menjadi agenda pariwisata internasional.

Demikian disampaijan Rizki Poliang, tokoh masyarakat Kuantan Singingi (Kuansing), menilai besaran bantuan tersebut mencerminkan minimnya komitmen pemerintah pusat dalam mendukung kelestarian aset budaya nasional.

"Ini bukan lagi sekadar persoalan angka, tetapi soal political will dan keseriusan pemerintah pusat. Kalau Pacu Jalur memang kebanggaan nasional, maka perlakukanlah sebagai aset nasional. Jangan hanya dijadikan etalase pariwisata ketika sudah mendunia," ujar Rizki, Ahad (16/8/2026) di Telukkuantan.

Biaya penyelenggaraan Pacu Jalur 2026 diperkirakan menembus lebih dari Rp6 miliar. Bantuan pusat yang relatif kecil membuat Pemerintah Kabupaten Kuansing harus menanggung beban utama melalui APBD, dukungan Pemprov Riau, serta sponsor swasta.

Pacu Jalur merupakan tradisi mendayung perahu kayu sepanjang puluhan meter yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Selain menjadi identitas kultural masyarakat Kuansing, festival tahunan ini telah berkembang menjadi salah satu magnet pariwisata utama Indonesia yang menyedot ratusan ribu wisatawan domestik maupun mancanegara.

Rizki menyayangkan sikap pemerintah pusat yang dinilai hadir saat tradisi tersebut viral di media sosial, namun minim memberikan kontribusi nyata saat masyarakat lokal berjuang menjaga kelestariannya.

"Kami tidak meminta belas kasihan, kami hanya ingin melihat kehadiran negara yang sebanding dengan nilai budaya dan potensi ekonomi yang selama ini diberikan Pacu Jalur kepada Indonesia," tegasnya.***