PEKANBARU – Program 100 hari kerja dari Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun fokus terhadap penanganan jalan rusak, penanganan banjir dan pengelolaan sampah yang baik.

Untuk mendukung penyelesaian program kerja ini, DPRD Pekanbaru meminta seluruh pihak harus ikut mendukung, apalagi ketiga program ini langsung bersentuhan kepada masyarakat.

"Memang harus disupport semua pihak lah. Sehingga apa yang diprogram bisa tercapai dan berjalan baik. Saya pribadi dan Fraksi PDI-P, komit mendukung penuh gebrakan Pak Pj Wako," ucap anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Robin Eduard, Jum'at (22/7/2022).

Politisi PDIP ini juga berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendukung dan menjadikan hal ini perhatian yang serius.

Sebab, masalah jalan rusak, penanganan banjir tersebut terjadi yang daerahnya punya tiga kewenangan. Ada kewenangan Pemko Pekanbaru, Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat.

"Kita minta Provinsi memperhatikan ini. masyarakat tak mau tahu. Provinsi jangan buang badan, karena mereka punya anggaran besar. Jadi, bantu Kota Pekanbaru ini, sebagai Ibukota Provinsi Riau," jelasnya.

Lanjut Robin dinas terkait seperti PUPR dan DLHK juga terkesan jangan 'melempem', karena pekerjaan perbaikan jalan dan banjir masih banyak. Yang perlu digarisbawahi, bahwa untuk jalan yang rusak karena galian IPAL, masih banyak yang belum diperbaiki.

Seperti halnya Jalan Teratai, Jalan Dahlia, Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan M Yamin, Jalan Juanda, Jalan Karet, Jalan A Yani, serta di sejumlah kawasan di Kelurahan Sukajadi dan Senapelan.

"Makanya kita tekan kan, agar perbaikan ini segera. Khusus akibat galian IPAL, perbaikannya jangan bebankan di APBD lagi. Karena ada dana pemeliharaan. Sementara untuk penanganan banjir, juga harus prioritas di daerah-daerah yang parah. Seperti di Jalan Riau," tegasnya. ***