PEKANBARU – Pernyataan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam rapat paripurna DPRD Riau, Senin (22/6/2026), menarik perhatian publik. Di tengah sorotan terhadap rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), SF Hariyanto menyebut banyak faktor yang menjadi penyebab penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan.

Isu tersebut mencuat setelah Anggota DPRD Riau Abdullah menginterupsi jalannya rapat dan menyoroti rendahnya realisasi PAD dari sektor retribusi yang dinilai tertinggal dibandingkan provinsi tetangga.

Menurut Abdullah, hingga memasuki pertengahan tahun 2026, realisasi retribusi daerah Riau baru mencapai sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar yang telah ditetapkan.

"Enam bulan ini capaian kita baru sekitar 25 persen dari target Rp12 miliar. Sementara Sumatera Barat mampu memperoleh retribusi hingga Rp22 miliar," kata Abdullah.

Ia menilai kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat kekuatan ekonomi Riau jauh lebih besar. Berdasarkan data yang disampaikannya, PDRB Riau mencapai sekitar Rp1.201 triliun, hampir tiga kali lipat dibandingkan Sumatera Barat yang berada di kisaran Rp400 triliun.

"Ekonomi kita jauh lebih besar, tetapi penerimaan retribusinya justru kalah. Ini harus menjadi perhatian serius seluruh OPD yang memiliki objek retribusi," tegas politisi PKS itu.

Menanggapi hal itu, SF Hariyanto mengakui bahwa capaian retribusi daerah memang masih jauh dari harapan. Ia mengungkapkan salah satu penyebab yang menurutnya berdampak langsung terhadap penerimaan retribusi adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah.

"Saya juga mempertanyakan kenapa progres retribusi kecil. Salah satu penyebabnya adalah dampak MBG. Di sekolah-sekolah anak-anak sudah mendapatkan makan dan minum, sehingga banyak kantin yang tutup atau aktivitasnya berkurang," ujar SF.

Menurutnya, sebelum program tersebut berjalan, sejumlah kantin sekolah menjadi sumber aktivitas ekonomi yang turut berkontribusi terhadap penerimaan retribusi. Namun setelah kebutuhan makan siswa dipenuhi melalui program MBG, omzet kantin mengalami penurunan dan sebagian bahkan tidak lagi beroperasi.

Meski demikian, SF menyambut baik kebijakan terbaru pemerintah yang mulai mendorong pemberdayaan kembali kantin sekolah agar tetap menjadi bagian dari ekosistem program MBG.

"Alhamdulillah sekarang ada kebijakan untuk memberdayakan kembali kantin-kantin sekolah. Mudah-mudahan aktivitas ekonomi bisa kembali tumbuh dan berdampak positif terhadap penerimaan daerah," katanya.

Pernyataan SF Hariyanto tersebut menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya Program MBG dikaitkan secara langsung dengan penurunan salah satu sumber PAD daerah. Di sisi lain, program yang menjadi salah satu prioritas nasional itu tetap dinilai penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. ***