PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (28/7/2025). Agenda utama sidang adalah penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban APBD serta pendapat akhir dari pihak eksekutif yang diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, yang memimpin jalannya sidang menekankan pentingnya pertanggungjawaban anggaran sebagai instrumen akuntabilitas dan tolok ukur keberhasilan pembangunan.

Melalui juru bicaranya, Khairul Umam, Banggar DPRD Riau melaporkan bahwa pendapatan daerah 2024 mencapai Rp11,2 triliun, sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp9,4 triliun atau 85,42 persen dari target. Meski dinilai efisien, Banggar mencatat masih rendahnya penyerapan anggaran di sejumlah OPD.

Banggar juga menyoroti efektivitas program prioritas, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Mereka merekomendasikan peningkatan anggaran untuk ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan mitigasi perubahan iklim.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi pada tahun 2024 turut menjadi perhatian. Menurut Banggar, hal ini menunjukkan masih adanya hambatan dalam pelaksanaan program, baik dari sisi perencanaan maupun teknis.

"Banggar DPRD Riau menekankan pentingnya peningkatan kualitas belanja daerah, bukan hanya dari sisi kuantitas penyerapan, tetapi juga efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat," tegas Khairul.

Menanggapi laporan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas kontribusi DPRD dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Ia menyatakan bahwa masukan Banggar menjadi acuan penting dalam perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program.

"Kami mengapresiasi seluruh catatan dan saran yang diberikan DPRD, terutama dari Banggar, karena ini mencerminkan perhatian dan kepedulian terhadap kualitas pembangunan di Riau," ujarnya.

Ia memastikan bahwa Pemprov Riau akan terus memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam efisiensi anggaran dan ketepatan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Ke depan, kami akan lebih memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah agar proses perencanaan hingga realisasi anggaran berjalan lebih tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang konkret bagi kesejahteraan masyarakat," tambahnya. ***