JAKARTA – Pemerintah didesak segera memangkas ketergantungan pada energi impor, khususnya komoditas Liquefied Petroleum Gas (LPG). Salah satu langkah krusial yang harus dikebut adalah peralihan ke gas bumi melalui pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga.

"Kami mendorong penggunaan gas melalui jaringan pipa agar lebih masif, termasuk untuk mendukung sektor pariwisata," ujar Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, Sabtu (2/5/2026).

Pengembangan infrastruktur perpipaan saat ini masih bergantung pada dua skema pendanaan utama. Fasilitas tersebut dibiayai lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah Kementerian ESDM, serta investasi komersial oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

Distribusi gas lewat perusahaan pelat merah tersebut diakui lebih banyak diserap oleh kalangan industri. "Jargas dari APBN dan dari PGN berjalan, tetapi yang dikelola PGN tarifnya relatif lebih tinggi," paparnya.

Pemerataan akses gas bumi hingga ke tingkat rumah tangga dinilai mendesak untuk meringankan pengeluaran negara. "Kita perlu meningkatkan rasio penggunaan gas di masyarakat melalui jargas, apalagi subsidi LPG cukup besar," urainya.

Keberhasilan proyek perpipaan ini menuntut perencanaan bisnis yang matang supaya mencapai skala keekonomian. "Agar ekonomis, harus ada anchor buyer dan kawasan permukiman yang cukup padat," jelasnya.

Percepatan realisasi sambungan rumah tangga ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa pelibatan aktor lokal. "Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengembang perumahan menjadi penting untuk memperluas jangkauan jargas," tambahnya.

Isu keselamatan yang kerap menjadi kekhawatiran warga juga dipastikan telah diantisipasi melalui standar yang ketat. "Keamanan bergantung pada perencanaan, spesifikasi, pembangunan, dan pengawasan yang baik," sambungnya.

Namun, ketersediaan pasokan dari hulu menjadi kunci utama agar seluruh infrastruktur yang dibangun tidak berakhir mangkrak. "Yang terpenting adalah ketersediaan gas. Infrastruktur tidak akan bermanfaat jika pasokan tidak ada," tegas Bambang.

Proyek jargas rumah tangga sendiri telah dikukuhkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2017. Program konversi energi ini diproyeksikan sukses memangkas impor LPG nonsubsidi hingga 83,5 juta kilogram per tahun.

Pemerintah menargetkan penyelesaian lima paket pembangunan sepanjang 2025 dengan total 115.264 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten kota. Selain itu, pemerintah turut merencanakan pembangunan pipa transmisi gas ruas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) segmen Belawan-Labuhan Batu dan Labuhan Batu-Duri sepanjang 541,8 kilometer.

Pemanfaatan jaringan gas rumah tangga diyakini lebih aman dan praktis bagi masyarakat, sekaligus membantu pemerintah menekan beban subsidi serta mendongkrak perekonomian daerah. ***