RENGAT - Sejumlah masyarakat Desa Talang Tujuh Buah Tangga, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau laporkan kepala desa mereka ke Polres Inhu.

Laporan tersebut terkait dugaan korupsi dana desa, dan praktek Pungli (pungutan liar) terkait pungutan biaya pembuatan surat tanah serta penarikan fee dari hasil transaksi jual beli tanah warga.

"Ada dua poin yang kami laporkan, yakni dugaan korupsi dana desa dan dugaan pungutan liar (pungli) tentang biaya pembuatan surat tanah dan penarikan fee penjualan tanah yang mengatas namakan desa", ujar Indra Syafrin, tokoh masyarakat setempat yang didampingi beberapa perangkat desa, kepada GoRiau.com, Selasa (6/2/2018) di Pematang Reba.

Dikatakan Indra, terkait penggunaan dana desa, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN, Siherlina selaku Kades tidak transparan dengan perangkat dan masyarakat.

Baik itu untuk biaya pembangunan, maupun pembayaran honor perangkat dan belanja lainnya. "Jangankan dilibatkan, besaran ADD desa saja kami tidak diberi tahu," tutur Indra.

Dikatakan Indra, terkait pembayaran gaji atau honor perangkat, seperti halnya honor kepala dusun. Sesuai aturan, masing-masing kepala dusun harus menerima gaji sebesar Rp1.200.000 per bulan.

Namun yang diterima kepala dusun ternyata hanya, Rp6 sampai Rp7 juta per tahun. Begitu juga dengan honor RT dan perangkat lain yang juga ikut dipotong oleh kepala desa tersebut, ujar Indra.

Yang lebih parah lagi sambung Indra, terkait pungutan biaya pembuatan surat tanah, Siherlina mewajibkan warga untuk membayar Rp550 ribu untuk setiap surat tanah yang hanya ditanda tangani oleh dirinya selaku kades.

Sedangkan untuk surat tanah yang ditanda tangani kepala desa dan camat, Siherlina mewajibkan masyarakat membayar sebesar Rp1,55 juta per surat, dan itu diluar biaya ukur oleh perangkat. Sedangkan untuk fee penjualan tanah, Siherlina mewajibkan warga untuk membayar 10 persen dari harga jual, bebera Indra.

"Awalnya, saya dan warga lain tidak mempermasalahkan hal ini. Karena, dalam pernyataannya, Siherlina siap bertanggung jawab jika dikemudian hari terjadi persoalan. Akan tetapi, semua itu bohong belaka," ketus Indra.

Setelah warga tersandung masalah dengan PT BBSI (Bukit Betabuh Sei Indah), Siherlina lepas tangan. Apa lagi, saat ini satu persatu kebun warga, sudah diporak porandakan dan dikuasai perusahaan HTI tersebut.

"Maka dari itu, atas laporan yang kami sampaikan pada Unit Tipikor Polres Inhu tersebut, hendaknya dapat ditindak lanjuti dan diproses secara hukum yang berlaku," pungkas Indra tegas.

Menanggapi laporan warga itu, Kepala Desa Talang Tujuh Bawah Tangga, Siherlina, belum berhasil dikonfirmasi. Ketika GoRiau.com menghubungi via seluler, ponsel Siherlina dalam keadaan tidak aktif, karena memblokir semua panggilan.(Jef)