BANGKINANG - Banjir bandang yang menghantam Kabupaten Kampar, Riau, lebih kurang sepekan kemarin menjadi mimpi buruk para petani. Tidak kurang dari 1.518 hektar lawan sawah padi rusak berat. Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura memastikan, lahan yang rusak mengalami gagal panen.

Jumlah 1.518 hektar sawah ini meningkat dari jumlah data terakhir yang diterima dari Dinas Pertanian. Karena banyak padi yang menyusul terendam setelah beberapa hari. Kawasan lumbung padi yang paling parah terdampak banjir berada di Kecamatan Tambang yang mencapai 596 hektar. Lalu disusul Kampar Utara 319, dan Kecamatan Kampar seluas 178,5 hektar. Sementara kecamatan lain hanya sebagian kecil yang terdampak.

Lebih lanjut Kepala Dinas Pertanian Tamanan Pangan dan Holtikultura Kabupaten Kampar Henry Dunan menjelaskan, potensi kerugian cukup besar. Para petani menurut Dunan kehilangan potensi penghasilan sekitar 30 juta per hektar. Tentu saja ini juga merusak target panen padi bagi dinas tersebut yang sudah diproyeksikan sejak awal tahun.

''Kerugian hasil para petani bisa mencapai Rp30 juta perhektarnya. Sementara bagi kami ini berarti kami kehilangan 7600 ton dari proyeksi produksi pada tahun ini. Target tahun ini, termasuk yang sudah puso (gagal panen, red) itu 75 ton. Tapi kita mau bilang apa karena ini bencana. Padahal yang rusak ini rata-rata sudah berbuah,'' sebut Dunan.

Target 75 ribu ton memang ambisius bila melihat pencapaian dua tahun belakangan. Pada 2016 Kampar berhasil memproduksi 32 ribu ton beras, sementara pada 2017 tercatat 42 ribu ton. Target hampir dua kali lipat itu menurut Henry sangat masuk akal. Apalagi Kampar ingin mengejar swasembada beras pada 2021 mendatang. Untuk mencapai itu, Kampar perlu menghasilkan 120 ribu ton beras pertahun.

Terkait kerusakan tanaman padi, Dinas Pertanian mengaku sudah melakukan berbagai upaya. Bahkan sejak hari pertama diketahui banyak ladang terendam, Hendri Dunan menyebutkan pihaknya sudah membentuk tim tanggap darurat. Makanya pada hari kedua banjir data tanaman padi terdampak banjir sudah bisa didapatkan. Hasil laporan itu juga dilaporkan ke Dinas Pertanian Provinsi Riau dan Kementrian Pertanian.

''Kami sudah melaporkan secara rinci kepada kepala daerah. Bupati sudah instruksikan supaya diberi sosulis kepada petani. Kami sudah berkoordinasi juga dengan Kementrian di Jakarta. Kementrian memutus untuk melakukan cek dan verifikasi terhadap lahan yang rusak. Sudah dibentuk LO-nya dipusat akan segera melakukan verifikasi,'' sebut Henry.

Dengan dibentuknya tim verifikasi, Dinas Pertanian Kampar optimis, bakal ada uluran tangan dari Provinsi dan Pemerintah pusat pada para petani di Kabupaten Kampar. Hanya saja, dirinya tidak bisa menjanjikan apa-apa selain mengupayakan dengan segala daya upaya sesuai prosuder yang ada.

''Kami berkesimpulan kami harus coba mendapatkan cadangam benih nasional dari Provinsi. Mudah-mudahan ini terkabul, maka kami berikan benih itu sekarang, pada tahun ini. Itu dari pusat sumbernya, maka Kami diminta melengkapi data, supaya pusat melalaui Provinsi. Walaupun mepet, kami tetap optimis,'' terangnya.

Bila bantuan itu diusahakan tahun ini, maka pada masa tanam 2019 mendatang para petani yang mengalami gagal panen akan masuk prioritas untuk mendapat bantuan. Bantuan itu bisa berupa pupuk atau benih atau bisa keduanya, tergantung dengan anggaran APBN. Sementara anggaran dari Dinas Pertanian Kabupaten sendiri sudah terkunci.

''Kalau dari Kabupaten lewat APBD itu yang ter-cover 350 hektar, sisanya tergantung dari Kementrian melalui APBN. Tapi ini perlu dicatat bahwa bantuan yang diberikan adalah usaha tanam kembali, seperti bantuan benih dan pupuk sesuai dengan program kita,'' ujar Henry yang siang itu didampingi lima Kepala Bidang di Dinas tersebut.

Disela-sela wawancara, Dunan kembali mengesalkan masih kurangnya pemahaman petani soal jaminan atau asuransi pertanian. Tahun depan, sejak masa tanam pertama, Dunan dan jajarannya memastikan sosialiasi akan ditingkatkan agar petani lebih aman menghadapi resiko. Pasalnya, jaminan yang merupakan program dari Kementrian tersebut preminya sangat ringan dan bantuannya tidak sedikit.

''Asuran itu premi sebenarnya besar, tapi disubsidi pemerintah sebesar 150 ribu. Hingga sisanya petani hanya perlu membayar kurang dari Rp50 ribu, itu hanya sekitar Rp36 ribu. Tapi bila nanti gagal panen karena kekeringan, banjir dan hama tertentu petani bisa dapat klaim senilai sekitar Rp6 juta,'' sebut Henry.

Bila para petani mengikuti program tersebut, selain dapat ganti rugi dari asuransi, mereka juga tetap akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Maka dirinya sangat menyayangkan hal itu. Maka pada tahun depan program ini kembali akan disosialisasikan secara gencar kepada para petani untuk menjaga resiko mereka. ***