BAGANSIAPIAPI - Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Rokan Hilir (Rohil), Riau memutuskan untuk mengambil kebijakan strategis yang memicu berkurangnya anggaran dampak dari pengurangan dana bagi hasil minyak. Padahal, untuk kegiatan rutin membutuhkan anggaran relatif besar. Namun akibat pemangkasan hingga 40 persen, terpaksa seluruh kegiatan dieveluasi.

Demikian disampaikan Kepala Dispenda Rohil Ferry Parya kepada GoRiau.com, Rabu (24/2/2016) di Bagansiapiapi.

"Kita memahami pengaruh dari pengurangan ini. Bukan hanya Rohil, tapi seluruh kabupaten penghasil minyak. Untuk itu, kita akan menganalisa mana saja program yang kita anggap sangat penting untuk didahulukan," kata Ferry.

Walaupun terjadi pengurangan anggaran rutin, kata Ferry, kinerja dinasnya tidak akan berpengaruh untuk meningkatkan PAD dari berbagai sektor. Dirinya juga akan membenahi Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) sampai unit yang terkecil.

"Jika sebelumnya petugas pemungut pajak bisa menangani sampai tiga objek pajak, nanti kita fokuskan satu objek aja. Tujuannya, agar kendala dan hambatan yang dialami petugas, akan kita diskusikan sampai tuntas," tuturnya.

Dikatakan Ferry, selain penambahan jumlah petugas pendataan dan pemungutan, kantor UPTD Dispenda yang ada di tiap kecamatan juga akan diproduktifkan. Bahkan, untuk Kecamatan Bagan Sinembah, juga akan dibangun satu UPTD lagi. Hal itu mengingat potensi penerimaan pajak di kecamatan itu sangat besar.

Ferry menambahkan, salah satu poin penting yang harus dilakukan adalah menyusun Kerangka Evaluasi Kinerja (KEK) yang komprehensif. Tujuannya adalah agar terjadi perubahan yang signifikan terhadap penerimaan PAD sehingga nantinya akan mencapai hasil yang maksimal.(*/amr)