TEMBILAHAN- Ditengah kondisi pendidikan dasar di Negeri Seribu Parit ini dalam kondisi yang sangat memperihatinkan, baik dari sarana prasarana, pemerataan guru dan tidak meratanya mutu pendidikan, memerlukan perhatian khusus oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar sangat mendukung upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil), Riau dalam membuat regulasi tentang bantuan pendidikan.

Tapi Fraksi berlambang pohon beringin ini memandang bahwa bantuan pendidikan tersebut harus berkelanjutan dan nilainya memenuhi nilai kewajaran sehingga dirasakan manfaatnya oleh yang menerima bantuan.

''Dalam Ranperda bantuan Pendidikan di sebutkan bantuan hanya untuk satu kali, menurut fraksi kami, untuk mengikuti suatu proses pendidikan terkait dengan waktu untuk mencapai tujuan mengikuti proses pendidikan tersebut, apakah dengan memberikan bantuan hanya satu kali tidak menimbulkan persoalan baru,'' tanya Juru Bicara fraksi Partai Golkar, Yuliantini saat rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati tentang 4 buah Ranperda, Selasa (24/11/2015) kemarin.

Menjawab itu, Bupati Inhil, HM Wardan dalam dalam pidato tanggapannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang dibacakannya pada Selasa (24/11/2015) malam menjelaskan, memberikan bantuan pendidikan hanya satu kali karena pemerintah mencoba mendistribusikan pemerataan bantuan kepada seluruh masyarakat Inhil yang memenuhi kriteria mengingat terbatasnya keuangan daerah.

Keterbatasan keuangan daerah, dikatakan Bupati menjadi dilema yang tiada akhir, untuk itu perlu kebijakan politik anggaran agar program-program pemerintah lainnya dapat terpenuhi.

''Kami menyadari pembangunan infrastruktur tanpa dukungan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) hanya membawa kabupaten ini menjadi kabupaten konsumtif karena dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia yang tidak berfikir produktif,'' tukas HM Wardan.***