KOTO GASIB, GORIAU.COM - Rumah layak huni (RLH) yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin ternyata juga bisa didapat oleh orang kaya, termasuk toke sawit. Dugaan pemberian RLH kepada orang kaya ini terjadi di Koto Gasib Siak.

Tahun lalu, Koto Gasib memperoleh 40 unit rumah layak huni untuk warga miskin, alokasi RLH diberikan kepda masyarakat yang tergusur karena adanya pembangunan turab Desa Buatan 2. Karena diberikan kepada korban penggusuran, akhirnya toke sawit pun dapat jatah.

Pantauan di lapangan, Sabtu (17/3/2013) tanah yang ditempati warga yang tergusur merupakan milik negara dan warga yang mendapatkannya merupakan masyarakat yang kaya dan berkecukupan, bahkan ada salah satu penerima memiliki lahan sawit puluhan hektar kelapa sawit atau toke sawit, memiliki rumah toko. Karena rumahnya sangat sederhana, rumah itu pun disewakan.

Hal itu juga terjadi pada tahun 2013 ini yang mana calon penerima bantuan rumah layak huni diberikan kembali untuk Desa Buatan 2 dan penerimanya juga diduga merupakan warga yang kaya dan berduit. Padahal program pemerintah memberikan bantuan rumah layak huni kepada masyarakat yang benar-benar miskin. Anggaran untuk membangun Rumah layak huni itu berasal dari APBD Siak.Akibat hal itu banyak warga lain yang menjadi bertanya-tanya tentang tata cara pendataan calon penerima bantuan rumah layak huni. Salah satu warha Ujang (50). Bagaimana bisa orang yang kaya mendapatkan bantuan rumah layak huni, ujarnya.

"Katanya bantuan untuk masyarakat miskin tapi kenyataannya rata-rata yang mendapatkan bantuan rumah layak huni orang kaya yang sudah memiliki lahan sawit puluhan hektar dan memiliki ruko di berbagai tempat," ungkap Ujang Minggu (17/3/2013).

Disebutkan, masih banyak warga lain di desa lain yang benar-benar tidak mempunyai rumah yang jauh dari layak. "Di desa lain khususnya pesisir Sungai Siak masih banyak warga yang rumah nya jauh dari kelayakan," ujar Ujang.

Ucapan yang senada juga dilontarkan Julkifli (35). Menurutnya pemerintah daerah harus benar-benar memberikan bantuan rumah layak huni kepada yang berhak. "Kasihan kan masyarakat yang lain yang membutuhkan perhatian malah tidak tersentuh," sebut Julkifli.

Ditambahkan dengan adanya pilih kasih itu akan menimbulkan cemburu sosial bagi masyarakat. "Sebelumnya masyarakat sepanjang pinggir jalan menuju km 11 yang menempati lahan milik Pemda ditertibkan, tapi masyarakat yang ditertibkan tidak meminta sepeserpun kepada pemerintah karena mereka sadar bahwa tanah yang ditempati bukan milik masyarakat, tapi mengapa di Desa Buatan karena mau membangun turap di lokasi rumahnya lalu diberikan bantuan rumah layak huni, padahal warga itu menumpang menggunakan tanah negara, dan masyarakat itu kebanyakan sudah mapan itu dapat dibuktikan,'' tambah Julkifli.

Sementara itu A Salam, aktivis Kabupaten Siak melalui selulernya menyayangkan terjadinya bantuan rumah layak huni yang tidak tepat pada sasaran. "Pihak Pemkab Siak harus bersikap bijak dalam memberikan setiap bantuan kepada masyarakat, jangan sampai terjadi gejolak dan kecemburuan sosial," tandas Salam.

Dijelaskan, jangan sampai anggaran APBD Siak tidak memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. "Sebelum ditetapkannya calon penerima bantuan rumah layak huni hendaknya pemerintah mengecek kembali ke lapangan apakah yang bersangkutan benar-benar tepat mendapatkan bantuan atau tidak, jangan sampai yang merasakan masyarakat kaya dan berduit," harap Salam. (sks)