TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Melihat kondisi perkebunan kelapa yang rusak akibat intusi air laut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inhil tidak akan cukup untuk menyelamatkan kebun-kebun petani tersebut.

''Jika hanya berharap dari APBD Inhil itu gak mungkin, karena dari tahun 2012 sampai 2013, tercatat sebanyak 94.424 hektar kebun kelapa rakyat di Inhil mati,'' ujar Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ahmad Junaidi.

Junaidi mengatakan, penyebab utama kerusakan kebun kelapa masyarakat adalah buruknya sistem trio tata air, dan satu-satunya yang dapat menghentikan rembesan air ke kebun kelapa itu dikatakannya adalah dengan membangun tanggul mekanik.

''Jika kita pemerintah hanya menonton saja ini terus terjadi, semakin hari ya buah kelapa itu semakin sedikit, akhirnya bisa tinggal hikayat saja Inhil ini Negeri kelapa,'' tambahnya.

Untuk itulah, kenapa dikatakannya sangat diperlukan sokongan dana dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menyelamatkan perkebunan kelapa petani di Negeri Seribu Parit ini.

''Setiap tahun, kita tidak pernah lupa menganggarkan untuk penyelamatan kebun kelapa, namun melihat luasnya perkebunan kelapa di sini dana APBD saya rasa tidak bakalan cukup, apalagi penyelamatan itu diperlukan secepat mungkin,'' jelas Politisi Partai Golongan Karya ini.(ayu).