PEKANBARU – Sekretaris Fraksi PKB DPRD Riau, Sugianto, menegaskan bahwa pihaknya sudah memiliki data lengkap terkait kenakalan-kenakalan perusahaan raksasa di Riau, yakni PT Wilmar.

Bahkan beberapa hari yang lalu, Komisi V sudah mendengarkan langsung informasi terkait ketenagakerjaan di PT Wilmar, dan akan dilanjutkan rapat bersama dengan komisi lain.

Baca juga:  Anggota DPRD Riau Ini Sebut Wilmar Perusahaan 'Biang Tipu-tipu', Rencanakan Pemanggilan

"Pertemuan kemarin itu membuat informasi kita semakin lengkap, nanti akan kita bawa rapat lintas komisi, sesuai rencana awal kita akan buat Panitia Kerja (Panja)" kata Anggota Komisi V ini, Senin (27/6/2022).

Baca juga:  Terseret Kasus Korupsi Minyak Goreng, Wilmar Sponsori Klub Bola Milik Anak Jokowi

Baca juga:  Jaksa Agung Sebut PT Wilmar, Permata Hijau dan Musim Mas Bermufakat Jahat dengan Dirjen Kemendag

Selain persoalan tenaga kerja, DPRD Riau juga menyoroti banyak hal dan tentunya akan dibahas sesuai komisi masing-masing komisi. Misalmya, persoalan kebun masuk kawasan ada di Komisi II, masalah AMDAL ada di Komisi IV, dan lainnya.

"Walau bagaimanapun, mereka salah satu perusahaan yang menampung CPO dari kebun ilegal. Wilmar ini tidak jauh beda dengan PT Duta Palma, harus ada tindakan tegas seperti yang dilakukan ke Duta Palma," katanya.

Apalagi saat ini harga minyak goreng masih mahal, dan harga TBS petani malah semakin menurun, bahkan sering ditolak pabrik. Penelusuran secara mendalam di PT Wilmar tentu harus dilakukan, sebab mereka salah satu produsen hilir komoditas sawit.

"Silahkan berinvestasi di Riau, tapi harus dengan cara yang bagus, jangan mengeruk bumi lancang kuning tapi malah merugikan devisa negara, PAD, membuat kerusakan alam, dan lainnya," pungkasnya. ***