JAKARTA – Kebakaran gedung Terra Drone pada 10 Desember 2025 yang menelan 22 korban jiwa tidak hanya meninggalkan duka mendalam, tetapi juga memunculkan gelombang kecurigaan publik. Perusahaan yang selama bertahun-tahun menjadi pemain kunci dalam pemetaan perkebunan sawit Sumatra ini kini berada di pusaran spekulasi: apakah musibah itu sekadar kecelakaan, atau ada upaya menghilangkan dokumentasi penting mengenai tata kelola lahan di kawasan penyumbang CPO terbesar Indonesia?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyoroti buruknya standar keselamatan bangunan. Struktur hanya memiliki satu pintu keluar dan tidak dilengkapi jalur evakuasi. “Ini gedung yang dibangun tanpa aturan,” ucapnya.

Penyelidikan awal menduga sumber api berasal dari ruang penyimpanan baterai litium—komponen vital armada drone. Namun publik melihat kisah Terra Drone lebih luas dari sekadar insiden teknis. Jejak perusahaan ini dalam memetakan ribuan hektare kebun sawit di Sumatra memunculkan tanda tanya: apakah ada pihak yang ingin menghilangkan data sensitif terkait pembukaan lahan?

Melalui unit Terra Agri, perusahaan ini telah bertahun-tahun melakukan pemotretan udara, sensus pohon, analisis kesehatan tanaman, hingga pemetaan bukaan lahan di banyak konsesi sawit. Data mereka memiliki resolusi tinggi, sangat detail, dan sering dijadikan acuan perusahaan-perusahaan besar dalam menetapkan strategi produksi, prediksi panen, hingga penataan ulang kebun.

“Drone memberi gambaran detail kondisi kebun sawit yang tidak bisa dicapai inspeksi manual,” tulis keterangan perusahaan.

Di tengah sorotan terhadap peran industri sawit dalam bencana banjir dan longsor di Sumatra, publik mulai menghubungkan reputasi Terra Drone sebagai penjaga data pemetaan lahan dengan peristiwa kebakaran yang menghanguskan kantor pusatnya.

Spekulasi langsung bertebaran di media sosial. Akun TikTok @ijat menulis, “Kayak Terra Drone lagi diintimidasi buat musnahin dokumennya.” Komentar lain bahkan mengaitkan dengan dugaan praktik masa lalu: “Motifnya kayak zaman orba… kantor dibakar buat hilangkan bukti. 

Banyak warganet bertanya-tanya apakah kebakaran itu benar-benar murni insiden teknis atau ada kaitannya dengan data pemetaan sawit yang kini menjadi salah satu elemen paling penting dalam investigasi bencana Sumatra.

Bencana banjir dan longsor besar di Sumatra digambarkan para ahli bukan hanya akibat siklon tropis Senyar, tetapi juga faktor antropogenik yang menumpuk selama puluhan tahun.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menegaskan perlunya menelusuri akar masalah industri yang beroperasi dalam skala luas. Industri sawit menjadi sorotan utama karena memiliki konsesi paling besar: 2,018 juta hektare, belum termasuk kebun ilegal yang membuka lahan secara serampangan.

Ia mencontohkan dugaan penanaman sawit ilegal oleh PT Sinar Gunung Sawit Raya (SGSR) di lahan hutan seluas 451 hektare.

“Penguasaan lahan ilegal seperti yang dilakukan PT SGSR harus diusut tuntas,” katanya.

Selain sawit, tambang emas Martabe milik PT Agincourt Resources juga menjadi sorotan karena 40 ribu hektare konsesinya tumpang tindih dengan ekosistem Batang Toru. Industri kertas seperti PT Toba Pulp Lestari (TPL) disebut turut memberi tekanan pada bentang alam Tapanuli.

Uchok menyebut pemerintah harus menegakkan hukum secara tegas dan tidak lagi membiarkan pembukaan lahan ilegal yang memicu kerusakan ekologis massif.

“Jangan sampai gara-gara pengusaha mengejar uang melimpah, masyarakat menjadi korban tertimpa musibah,” ujarnya.

Menguatnya isu bahwa data penting Terra Drone ikut hangus makin memanaskan diskusi. Banyak warganet mempertanyakan apakah gedung itu terbakar “pada saat yang sangat kebetulan”, tepat ketika bencana Sumatera membuka kembali sorotan pada tata kelola lahan sawit.

Meski belum ada bukti resmi, perbincangan publik menunjukkan satu hal: masyarakat ingin transparansi penuh, baik soal kebakaran Terra Drone maupun penyebab bencana Sumatra. 

Sementara penyelidikan resmi masih berjalan, pertanyaan utama tetap menggantung: apakah kebakaran ini memang murni musibah atau bagian dari rangkaian upaya menghilangkan jejak tata kelola industri yang selama ini disebut berada di balik kerusakan lingkungan di Sumatra?. ***